Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta (Polda Metro Jaya) telah mengungkap skandal korupsi yang mencengangkan dalam jaringan perlindungan situs judi online, di mana OrDal (orang dalam) yaitu sejumlah pegawai strategis dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara sistematis dan terstruktur melakukan praktik ilegal dengan melindungi ratusan hingga ribuan situs judi online yang seharusnya diblokir. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran biasa, dengan memanfaatkan celah struktural dalam sistem pengawasan pemerintah, para pelaku secara sadar menggunakan kewenangan mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial dari praktik ilegal tersebut.
Kronologi Pengungkapan Kasus
Pengungkapan kasus yang menggemparkan ini bermula dari penyelidikan kepolisian terhadap website judi online bernama Sultan Menang pada 7 November 2024, yang awalnya sebagai kasus digital biasa namun kemudian berkembang dalam mengungkap jaringan korupsi yang kompleks. Melalui serangkaian investigasi bertahap, penyidik berhasil melacak keberadaan sebuah “kantor satelit” rahasia yang dipergunakan untuk mengatur operasi terlarang ini. Kantor tersebut sempat berpindah-pindah lokasi, dari kawasan Tomang di Jakarta Barat, kemudian di kawasan Galaxy, Kota Bekasi.
Pemain Utama dalam Jaringan Mafia Digital
Jaringan korupsi judi online ini dikendalikan oleh 3 tersangka sebagai pemain utama, dengan memainkan peran penting dalam mengoperasikan kegiatan ilegal ini:
- AJ: Sosok kunci yang berperan untuk memfilter website, menggunakan akun Telegram miliknya untuk melakukan seleksi terhadap website judi online. Diduga memiliki kemampuan teknis tinggi dalam mengidentifikasi dan memilah situs yang akan masuk dalam jaringan “perlindungan” mereka.
- AK: Pemegang akun Telegram yang menjadi sarana komunikasi rahasia jaringan. Berperan penting dalam koordinasi dan pengiriman informasi antaranggota, serta menjadi penghubung kunci dalam mekanisme pertukaran data dan pembayaran.
- A alias M : Dipandang sebagai “puzzle terakhir” dalam jaringan, diduga memiliki peran sentral dalam pengaturan operasional dan strategi keseluruhan. Ditangkap paling akhir, mengindikasikan posisinya yang sangat strategis dalam hierarki kejahatan.
Struktur organisasi mereka mencakup sebuah kantor satelit yang dikelola secara profesional, dengan total 12 karyawan yang dibagi dalam dua divisi:
- 8 Agen : Tenaga ahli yang bertugas melakukan pemetaan digital, pengumpulan data, dan analisis komprehensif terhadap website judi online. Mereka adalah “tentara bayaran” digital yang melakukan kerja lapangan dalam jaringan.
- 4 Admin: Berperan dalam manajemen data, koordinasi internal, serta pengelolaan sistem administrasi dan keuangan jaringan. Mereka mengatur aliran informasi dan dana dalam operasi terselubung ini.
Modus Operandi Perlindungan Judi Online
Proses dimulai dengan pengumpulan komprehensif daftar website judi online dari oknum Komdigi, di mana Agen melakukan pemetaan digital yang teliti terhadap website judi online. Selanjutnya, tersangka AJ menggunakan akun Telegram pribadinya sebagai sarana filter dan seleksi rahasia, mengaplikasikan kriteria tertentu untuk memilah website yang akan masuk dalam jaringan “perlindungan” mereka.
Metode pembayaran yang dijalankan bersifat sistematis: setiap dua minggu sekali, para pemilik website dipaksa membayar sejumlah uang sebagai “biaya perlindungan”, dengan ancaman pemblokiran yang akan segera dilakukan jika mereka tidak patuh. Melalui mekanisme ini, para tersangka menciptakan sistem pemerasan yang memanfaatkan celah birokrasi dan wewenang mereka di Kementerian Komunikasi dan Digital. Setelah menerima setoran pembayaran dan “membersihkan” daftar website, mereka kemudian mengirimkan kompilasi website yang telah lolos seleksi kepada tersangka lainnya untuk proses lebih lanjut, menciptakan rantai korupsi yang kompleks dan terstruktur dengan rapi.
Skala dan Dampak Kasus
Dalam pengungkapan mengejutkan, pihak kepolisian berhasil membongkar skala kejahatan yang jauh lebih besar, dengan terungkapnya fakta bahwa sekitar 1.000 situs judi online telah secara sistematis “dibina” dan dilindungi untuk tetap beroperasi, yang seharusnya langsung diblokir. Angka 1.000 website ini bukan sekadar bilangan statistik, melainkan sebuah jaringan elektronik kejahatan yang sangat luas, yang telah memanfaatkan celah birokrasi dan korupsi dalam sistem pengawasan digital nasional. Sebagai bukti konkret dari besarnya operasi ilegal ini, total 23 orang telah ditangkap, mencakup beragam tersangka mulai dari pegawai Komdigi, operator teknis, hingga aktor kunci dalam jaringan tersebut. Jumlah tersangka yang mencapai 23 orang ini menunjukkan bahwa praktik ilegal ini bukanlah sekadar tindakan individual, melainkan sebuah sistem terorganisir yang melibatkan sejumlah besar pelaku dari berbagai level dan fungsi.
Bukti dan Aset yang Disita
Dalam operasi penggeledahan yang spektakuler pada penangkapan tersangka terakhir, A alias M dan istrinya D, tim penyidik Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jejak kekayaan terselubung yang menakjubkan. Polisi berhasil merampas bukti material yang mencakup sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dan aset bernilai fantastis mencapai Rp 16 miliar.
Rincian penyitaan mencakup:
- Tumpukan uang tunai yang diduga merupakan hasil langsung dari praktik pemerasan dan perlindungan situs judi online
- Beragam aset berupa properti, kendaraan mewah, rekening bank, dan instrumen investasi yang dibangun dari hasil kejahatan sistematis
Tanggapan Kepolisian
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, secara tegas dan penuh tekad menegaskan bahwa pengusutan jaringan korupsi judi online ini jauh dari titik akhir. Dalam pernyataan yang menekankan komitmen penegakan hukum, bahwa penyelidikan akan dilanjutkan dengan mendalam dan komprehensif, tanpa kompromi. Fokus utama penyidikan adalah mengungkap seluruh mata rantai kejahatan, termasuk mengidentifikasi dan menjerat para oknum di dalam Kementerian Komunikasi dan Digital yang diduga terlibat dalam praktik sistemik ini.
Pernyataan Indradi ini adalah janji serius untuk membongkar lapisan-lapisan kejahatan yang telah menggerogoti institusi negara. Kepolisian berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pelaku, mulai dari operator tingkat bawah hingga aktor kunci di tingkat struktural, akan ditarik ke ranah hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tujuannya tidak hanya sekadar menghukum individu, tetapi juga memberikan efek jera dan memulihkan integritas sistem pengawasan digital nasional yang telah terkompromi. (AMP/JS)