Mengenal Kawasan Perdagangan Bebas di Indonesia Menjelang Integrasi Kebijakan Pangan Nasional
December 4, 2025 By RB
4 Desember 2025 – Kasus penyegelan 250 ton beras impor asal Thailand di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang pada November 2025 menjadi titik didih yang menyingkap ketegangan struktural antara otonomi daerah khusus dan kebijakan ketahanan pangan nasional. Laporan ini bertujuan untuk mengupas tuntas insiden tersebut sebagai pintu masuk untuk menganalisis dinamika, disparitas regulasi, dan proyeksi masa depan KPBPB di Indonesia. Meskipun kawasan ini menikmati fasilitas fiskal luar biasa—seperti pembebasan Bea Masuk, PPN, dan PPnBM—insiden Sabang menegaskan bahwa kebebasan fiskal tidak berarti kebebasan dari aturan tata niaga strategis, khususnya yang berkaitan dengan pangan. Inti permasalahan hukum terletak pada kegagalan importir, PT MSG, untuk mengantongi Persetujuan Impor (PI) dari pemerintah pusat, yang menjadi syarat mutlak bagi komoditas Lartas (Larangan dan Pembatasan) seperti beras, meskipun mereka mungkin telah mengantongi izin di tingkat lokal.
Anatomi Konflik Beras Sabang 2025
Pada pertengahan November 2025, kapal kargo yang membawa 250 ton beras berlabuh di Sabang. Aktivitas pembongkaran yang dilakukan enam hari kemudian, disusul pemindahan beras ke gudang PT MSG, memicu intervensi mendadak oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, aparat penegak hukum, dan Bea Cukai pada 24-25 November 2025. Gudang disegel karena Mentan menyatakan komoditas tersebut masuk secara ilegal akibat tidak adanya persetujuan dari pemerintah pusat.
Kepentingan yang Saling Berbenturan
Konflik ini melibatkan fragmentasi wewenang yang tajam:
- Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian & Kementerian Perdagangan) bersikap tegas bahwa impor beras adalah domain strategis nasional untuk melindungi harga gabah petani domestik dan menjaga cadangan beras. Mereka menekankan bahwa tidak ada wilayah, termasuk KPBPB, yang kebal dari kebijakan ketahanan pangan nasional.
- Otoritas Kawasan (BPKS Sabang) dan Pelaku Usaha (PT MSG) beroperasi dengan asumsi, atau izin administratif lokal, bahwa Sabang memiliki kuota khusus. Mereka berargumen bahwa impor ini diperlukan karena “harga beras di Sabang lebih mahal dari daratan”.
- Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) bertindak sebagai eksekutor, menegaskan bahwa status “Bebas” di Sabang adalah bebas fiskal (bea masuk dan pajak), bukan bebas dari aturan tata niaga atau perizinan (administrasi). Tindakan penyegelan didasarkan pada ketiadaan dokumen PI yang valid dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW).
Mengulas Peta Kawasan Perdagangan Bebas di Indonesia
KPBPB di Indonesia terkonsentrasi di jalur strategis Selat Malaka. Terdapat perbedaan model wilayah, antara Whole Island (seluruh pulau) dan Enclave (kantung wilayah).
- Whole Island:
- Sabang (Aceh): Meliputi seluruh Pulau Weh dan pulau-pulau kecil sekitarnya (Pulau Klah, Rubiah, Seulako, dan Rondo). Fokus utama pada pelabuhan hub dan pariwisata bahari.
- Batam (Kepulauan Riau): Meliputi Pulau Batam, Rempang, Galang (Barelang), dan beberapa pulau kecil. Basis utama adalah manufaktur berat (galangan kapal, elektronik, data center).
- Enclave:
- Bintan (Kepulauan Riau): Hanya mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bintan, yaitu Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Pariwisata Lagoi.
- Karimun (Kepulauan Riau): Mencakup sebagian Pulau Karimun Besar dan seluruh Pulau Karimun Kecil (Anak). Fokus pada industri maritim berat, oil tanking, dan pemecahan batu granit.
- Tanjungpinang (Kepulauan Riau): Mencakup Kawasan Dompak (pusat pemerintahan/industri halal) dan Kawasan Senggarang (pusat bisnis/budaya).
Proyeksi Masa Depan Menuju Konversi KEK
Kasus Sabang 2025 memberikan efek jera, menandakan berakhirnya era “zona abu-abu” dalam perdagangan perbatasan dan “main mata” dengan otoritas lokal. Lintas sejarah menunjukkan adanya trauma penutupan Sabang pada tahun 1985 yang sering melandasi resistensi pedagang terhadap aturan pusat.
Melihat tren regulasi di bawah Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 41 Tahun 2021, terdapat indikasi kuat bahwa pemerintah akan memaksa KPBPB untuk bertransformasi menjadi pusat produksi dan jasa bernilai tambah tinggi. Pemerintah cenderung lebih memilih Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk kawasan baru, karena KEK menawarkan insentif terukur (seperti Tax Holiday berbasis nilai investasi) dan memiliki kontrol yang lebih ketat melalui model enclave murni. Status KPBPB sebagai “pasar barang impor murah” akan terus dikikis, dengan penegasan bahwa fasilitas fiskal tidak boleh mengganggu stabilitas ekonomi makro dan perlindungan terhadap petani domestik.