Proses Naturalisasi Agar Tidak Melanggar Hukum
October 6, 2025 By pj
6 Oktober 2025 – Belum lama ini, dunia sepak bola Asia diguncang kabar tak sedap. Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) resmi disanksi oleh FIFA setelah ketahuan menggunakan dokumen palsu dalam proses naturalisasi tujuh pemain asingnya. Tak hanya federasi, para pemain itu juga dijatuhi larangan bermain sepak bola selama 12 bulan penuh.
Namun di sisi lain, Indonesia yang juga aktif melakukan naturalisasi pemain justru tidak pernah tersandung masalah serupa. Lalu, apa bedanya proses naturalisasi pemain di Indonesia dengan Malaysia?
Naturalisasi di Indonesia adalah proses negara, bukan jalan pintas
Hal pertama yang perlu diluruskan: naturalisasi atlet di Indonesia bukan cara instan untuk memperkuat tim nasional, melainkan proses hukum yang melibatkan banyak lembaga negara.
Dasar hukumnya berlapis, mulai dari Undang-Undang Kewarganegaraan, peraturan teknis Kemenkumham, hingga aturan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Seluruhnya mengatur agar naturalisasi hanya dilakukan jika memenuhi kepentingan nasional dan tetap sejalan dengan regulasi FIFA, terutama terkait asal-usul dan status kewarganegaraan pemain.
Artinya, Indonesia memang memperbolehkan naturalisasi, asal dilakukan sesuai prosedur hukum dan memenuhi kepatuhan internasional.
Tahapan seleksi dimulai dari PSSI
Semua proses naturalisasi pemain dimulai dari identifikasi kebutuhan oleh PSSI. Federasi akan menyaring kandidat pemain yang benar-benar dibutuhkan tim nasional dan mayoritas memiliki garis keturunan Indonesia, seperti orang tua atau kakek-nenek berkewarganegaraan WNI.
Dari sinilah dokumen sipil pemain dikumpulkan dan diverifikasi ketat, meliputi akta kelahiran, dokumen orang tua atau leluhur, serta catatan administrasi lainnya.
Jika dokumennya lemah atau meragukan, proses akan langsung dihentikan. Tetapi jika valid, PSSI akan meneruskan berkas ke pemerintah untuk pemeriksaan lanjutan.
Pemeriksaan lintas kementerian dan lembaga intelijen
Proses berikutnya melibatkan Kemenpora, yang menilai urgensi dari sisi olahraga — apakah pemain tersebut memang dibutuhkan dan sesuai dengan peta jalan prestasi nasional.
Kemudian, Kemenkumham melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) memeriksa kelengkapan administrasi dan legalitas dokumen. Pemeriksaan ini sangat detail, dan semua syarat kewarganegaraan harus dipenuhi tanpa celah sedikit pun.
Tahap penting yang sering luput dibahas adalah pemeriksaan substantif lintas lembaga. Di sinilah Badan Intelijen Negara (BIN) ikut terlibat untuk melakukan background check. Tujuannya jelas: memastikan calon pemain bebas dari masalah hukum, keamanan, dan rekam jejak yang berisiko bagi negara.
Persetujuan DPR dan keputusan Presiden
Jika semua dokumen lolos verifikasi, pemerintah akan membawa kasus ini ke DPR RI.
Proses ini dibahas terbuka di Komisi III dan Komisi X, sebelum akhirnya Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pewarganegaraan.
Setelah Keppres keluar, sang pemain wajib mengucapkan sumpah setia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), lalu mendapatkan dokumen kependudukan resmi. Baru setelah itu, PSSI akan mengajukan pendaftaran perubahan asosiasi ke FIFA, menggunakan dokumen legal yang dikeluarkan negara.
Di titik ini, prosedur hukum domestik dan syarat administratif FIFA bertemu secara sempurna — menjadikan proses naturalisasi Indonesia sah, aman, dan nyaris tanpa celah hukum.
Kenapa Indonesia jarang bermasalah
Banyak yang menganggap proses naturalisasi di Indonesia terlalu panjang dan rumit. Namun faktanya, lapisan prosedur inilah yang menjadi pagar integritas.
Setiap tahap dari PSSI hingga BIN berfungsi memastikan tidak ada dokumen palsu atau manipulasi identitas yang bisa lolos. Karena itu, naturalisasi pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struick, hingga Thom Haye berjalan mulus tanpa sengketa hukum atau pelanggaran regulasi FIFA.
Proses naturalisasi pemain di Indonesia memang panjang, tetapi justru di situlah kekuatannya. Transparansi, keterlibatan multi-lembaga, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional membuat Indonesia terhindar dari kasus seperti Malaysia.
Selama semua pihak — PSSI, pemerintah, dan atlet — tetap menempatkan integritas di atas ambisi jangka pendek, maka naturalisasi akan terus menjadi instrumen legal dan strategis untuk membangun prestasi sepak bola nasional.