September 26, 2025 By pj
25 September 2025 – IKN Nusantara kini resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia. Penetapan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa disebut ibu kota politik dan bukan ibu kota negara seperti biasanya? Untuk memahami konsep ini, kita perlu melihat peran, alasan, serta strategi besar di balik pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan.
Ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat pengambilan keputusan negara. Di sinilah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berkedudukan. Semua keputusan besar bangsa—mulai dari undang-undang hingga kebijakan nasional—akan lahir dari kota ini.
Selain fungsi administratif, ibu kota politik juga memiliki peran simbolis sebagai representasi identitas dan kedaulatan negara. Itulah sebabnya ibu kota politik biasanya dipenuhi monumen nasional, gedung pemerintahan, dan tata ruang kota yang dirancang untuk menampilkan wajah negara di mata dunia.
Ada beberapa alasan mengapa pemerintah Indonesia memilih model ibu kota politik:
Dengan konsep ini, IKN diproyeksikan hanya fokus pada tata kelola pemerintahan, bukan dipaksa sekaligus menjadi pusat bisnis.
Meski tidak lagi berstatus ibu kota negara, Jakarta diperkirakan tetap akan menjadi ibu kota ekonomi Indonesia. Sekitar 70 persen perputaran uang nasional ada di Jakarta, dengan kantor pusat bank, pasar modal, perdagangan, dan jasa yang berlokasi di sana.
Lepas dari urusan pemerintahan, Jakarta justru bisa fokus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis global, bersaing dengan kota besar lain di Asia seperti Singapura dan Kuala Lumpur.
Selain ibu kota politik dan ekonomi, ada pula istilah ibu kota budaya. Predikat ini secara de facto dipegang Yogyakarta dan Surakarta. Kedua kota ini memiliki warisan sejarah, tradisi, serta komunitas seni yang hidup. Dari batik, gamelan, hingga festival budaya, semuanya memperkuat identitas bangsa.
Model pemisahan peran ibu kota bukan hal baru. Beberapa negara juga menggunakan strategi serupa:
Dengan langkah ini, Indonesia mengikuti jejak global yang terbukti berhasil.
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi strategi besar. IKN dirancang menjadi pusat politik yang netral, modern, dan efisien, sementara Jakarta tetap berkembang sebagai pusat ekonomi global.
Pertanyaannya, apakah strategi pemisahan ini akan membuat Indonesia lebih seimbang, atau justru menambah tantangan baru dengan dua pusat berbeda?
Related Tags & Categories :