Wali Kota Jogja Tolak Anggaran Rp3 Miliar untuk Beli Mobil Dinas Baru, Lebih Pilih 600 Gerobak Sampah Untuk Tiap RW

July 22, 2025 By RB

22 Juli 2025 – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menunjukkan komitmennya terhadap efisiensi anggaran dan pelayanan publik dengan menolak pengadaan mobil dinas baru. Sebagai gantinya, ia mengalihkan anggaran tersebut untuk menangani masalah sampah yang tengah menjadi darurat di Kota Yogyakarta.

Komitmen Efisiensi dan Kepentingan Publik

Dalam pernyataannya pada Senin, 3 Maret 2025, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa dirinya dan Wakil Wali Kota Wawan Harmawan sepakat untuk mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka memilih untuk menolak pembelian mobil dinas baru yang telah dianggarkan dalam APBD 2025 senilai sekitar Rp 3 miliar.

“Daripada anggaran itu buat beli mobil dinas baru, lebih baik kita pakai untuk membuat atau menambah gerobak sampah baru sehingga masalah sampah di Yogya lebih tertangani,” ujar Hasto, yang juga merupakan mantan Bupati Kulon Progo dua periode dan eks Kepala BKKBN.

Menurut Hasto, mobil dinas yang saat ini digunakan masih dalam kondisi layak pakai dengan usia baru tiga hingga empat tahun. Maka dari itu, ia meminta agar anggaran tersebut ditiadakan dalam pembahasan APBD Perubahan dan dialihkan sepenuhnya untuk penanganan sampah.

Fokus pada Solusi Konkret untuk Darurat Sampah

Saat ini, Kota Yogyakarta tengah menghadapi kondisi darurat sampah, di mana penumpukan limbah di depo-depo menjadi persoalan utama. Untuk mengatasi hal ini, Hasto menggagas pengadaan gerobak sampah yang akan menjangkau hingga ke tingkat RW di seluruh wilayah kota.

Dari kalkulasinya, satu unit gerobak sampah diperkirakan seharga Rp 5 juta. Dengan anggaran Rp 3 miliar, pemerintah kota dapat mengadakan sekitar 600 gerobak sampah—setara dengan jumlah RW yang ada di Yogyakarta. “Saya sudah menghitung, kalau bikin gerobak sampah sebanyak 600 sekian, sebanyak jumlah RW di Kota Yogyakarta, itu hanya butuh sekitar Rp 3 sekian miliar,” jelas Hasto.

Strategi pengelolaan sampah yang diusulkan Hasto mencakup pembersihan depo sampah secara menyeluruh agar tidak menjadi pusat penumpukan, serta pengambilan sampah rumah tangga dengan sistem jemput bola melalui penggerobak sampah. “Kami juga meminta Satpol PP untuk menjaga area-area yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah liar, agar dijaga 24 jam,” tambahnya.

Menolak Pengadaan Fasilitas Baru yang Tidak Mendesak

Tak hanya menolak mobil dinas baru, Hasto juga menolak pengadaan mebel dan tempat tidur baru untuk fasilitas kerja dan rumah dinasnya. Ia menegaskan bahwa perabotan yang lama masih layak pakai. “Kemarin juga mau dibelikan tempat tidur baru, tidak usah, tempat tidur yang lama ada, mebel baru juga tidak usah karena yang lama juga masih bagus,” tegasnya.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dibanding kenyamanan fasilitas pejabat. Selain itu, Hasto mendorong agar unit usaha seperti hotel, restoran, hingga institusi pendidikan turut mengolah sampahnya sendiri dan tidak lagi membuangnya ke depo kota.