Vaping Dilarang di Singapura Karena Dianggap Narkoba, Indonesia Wajib Tiru?
August 18, 2025 By pj
18 Agustus 2025 – Pemerintah Singapura mengambil langkah tegas dengan mengategorikan vaping sebagai masalah narkoba. Langkah ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidato Rapat Umum Hari Nasional 2025. Kebijakan ini lahir menyusul meningkatnya kasus vape yang mengandung zat berbahaya, termasuk etomidate, sejenis obat anestesi yang dapat membuat penggunanya kehilangan kesadaran.
Pemerintah Singapura Perketat Aturan Vaping
Selama ini, penggunaan vape di Singapura diperlakukan layaknya rokok biasa, dengan pelanggar hanya dikenakan denda. Namun, aturan tersebut dinilai tidak lagi memadai karena masih banyak orang yang diam-diam menggunakan vape. Oleh karena itu, pemerintah kini memutuskan untuk memperlakukannya sebagai tindak penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman lebih berat, termasuk hukuman penjara bagi pengedar.
Menurut PM Wong, “Sekarang, vaping hanya mengandung etomidate. Di masa mendatang, vaping bisa saja menjadi sesuatu yang lebih buruk, lebih kuat, atau lebih berbahaya. Jadi, kita akan melakukan aksi yang lebih kuat terhadap vaping.”
Bahaya Etomidate dalam Vape
Vape yang beredar di pasaran belakangan ini diketahui mengandung etomidate. Zat ini biasa digunakan sebagai obat bius dan sangat berbahaya jika dihirup tanpa pengawasan medis. Menteri Kesehatan Ong Ye Kung menegaskan bahwa etomidate akan dimasukkan sebagai obat Kelas C dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba. Artinya, pelanggar akan diperlakukan sama dengan pengguna narkoba lain seperti ganja atau kokain.
Mereka yang kedapatan menggunakan vape dengan etomidate akan dikenakan pengawasan dan wajib menjalani rehabilitasi. Sementara itu, pelanggar berulang dapat dituntut hingga menghadapi hukuman penjara.
Kampanye Nasional Bin the Vape
Sebagai langkah preventif, Otoritas Ilmu Kesehatan (HSA) meluncurkan inisiatif Bin the Vape. Program ini mendorong masyarakat untuk menyerahkan perangkat vape mereka ke tempat sampah khusus berwarna merah yang ditempatkan di 23 pusat komunitas.
HSA memastikan bahwa identitas warga yang membuang vape tidak akan dilacak. Tempat pembuangan juga dilengkapi kamera CCTV untuk mencegah pencurian atau perusakan, serta dikunci agar perangkat yang sudah dibuang tidak dapat diambil kembali.
Upaya Edukasi dan Rehabilitasi
Selain penegakan hukum, pemerintah juga akan menjalankan kampanye edukasi publik berskala besar. Sosialisasi akan dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, hingga saat warganya menjalani Dinas Nasional. Bagi pengguna yang sudah kecanduan, pengawasan dan rehabilitasi akan diberikan agar mereka dapat terbebas dari ketergantungan.
PM Wong menekankan bahwa kebijakan ini merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, serta didukung oleh seluruh jajaran pemerintahan.