Utang Rp120 Triliun Proyek Whoosh Akhirnya Ditanggung APBN, Prabowo Bayar Rp1,2 Triliun per Tahun
February 12, 2026 By pj
12 Februari 2026 – Pemerintah melalui Istana Kepresidenan memastikan bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyusul komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menanggung kewajiban finansial proyek strategis nasional tersebut.
Pemerintah Tegaskan Pembayaran Utang Gunakan APBN
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelunasan utang Whoosh akan memakai kas negara.
“Iya (utang Whoosh pakai APBN),” ujarnya singkat saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Dalam kesempatan lain ia kembali menegaskan, “Iya (pembayaran utang Whoosh dengan APBN),” kata dia di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Februari 2026.
Meski demikian, Prasetyo menjelaskan bahwa pembahasan teknis pelaksanaan pembayaran masih dalam tahap finalisasi. Negosiasi pelunasan dipimpin langsung oleh Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani.
“Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara Jadi masih ada finalisasi Sekarang proses negosiasi atau Pembicaraan teknisnya itu Langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” jelas Prasetyo.
Komitmen Presiden Prabowo Tanggung Jawab Finansial
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan komitmennya untuk membayar kewajiban proyek tersebut sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
“Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).
Menurut Prabowo, proyek kereta cepat memiliki manfaat publik yang besar, sehingga pemerintah siap mengambil tanggung jawab atas struktur keuangannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
“Mohon bersabar karena kami juga terus mencari solusi yang terbaik. Prinsipnya adalah sesuai arahan bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa negara akan mengambil tanggung jawab juga terkait struktur keuangan,” ucap AHY.
Dinamika Sikap Menteri Keuangan dan Danantara
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyatakan penolakannya terhadap penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh.
“Kalau saya, mending enggak bayar (utang Whoosh) saya. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain, diskusi,” ujar Purbaya dalam media briefing.
Ia juga menyoroti kapasitas keuangan Danantara yang dinilai memiliki dividen besar dari BUMN.
“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa (Rp) 80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya secara daring dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10).
Sementara itu, COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan opsi restrukturisasi yang tengah dibahas.
“Kami sedang menggodok dua opsi. Pertama, memberikan penyertaan modal kepada KAI agar beban keuangan operator berkurang. Kedua, menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah agar dikelola sebagai aset negara,” kata Dony.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi juga menegaskan bahwa restrukturisasi diserahkan sepenuhnya kepada Danantara.
“Pokoknya kalau untuk restrukturisasi (utang Whoosh) kita serahkan ke Danantara. Pokoknya kita ikuti, biar satu pintu lewat Danantara,” ujar Slamet.
Skema Pembiayaan dan Besaran Utang Whoosh
Total biaya proyek Whoosh mencapai sekitar US$ 7,2 miliar hingga US$ 7,27 miliar atau setara sekitar Rp 120 triliun, termasuk pembengkakan biaya cost overrun sekitar US$ 1,2 miliar. Sebanyak 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara 25 persen sisanya berasal dari ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin memastikan persoalan utang telah menemukan titik terang.
“Sudah, sudah beres kan, waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah beres, sudah beres,” kata Bobby dengan yakin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2).
Ia menambahkan, “Tata laksananya lagi dibicarakan dengan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” ucap dia sambil berlalu.
Dengan keputusan penggunaan APBN, pemerintah memilih pendekatan pragmatis demi menjaga keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh, sekaligus memastikan manfaat infrastruktur tetap dirasakan masyarakat luas.