Tanggal 20 Mei, Ojol Minta Maaf apabila Tidak Beroperasi Karena Bakal Demo Besar-besaran

May 16, 2025 By dv

16 Mei 2025 – Pada tanggal 20 Mei 2025, masyarakat Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia dihadapkan pada potensi gangguan besar dalam layanan transportasi daring. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah akan menggelar Aksi Akbar 205, sebuah unjuk rasa nasional yang menyoroti pelanggaran regulasi oleh perusahaan platform digital serta kondisi kerja yang dianggap tidak layak. Aksi ini tidak hanya berdampak pada arus lalu lintas, tetapi juga akan melumpuhkan layanan pemesanan aplikasi secara signifikan melalui aksi offbid massal.

Unjuk Rasa Nasional Gabungan Ojol dan Taksol

Jakarta Jadi Titik Pusat Aksi

Aksi 205 akan dipusatkan di kawasan strategis seperti Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI, yang diprediksi menyebabkan kemacetan parah. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas.

“Sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek, karena menjelang dan pada hari Selasa 20 Mei 2025, kota Jakarta akan diserbu pengemudi online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi akbar Aksi 205,” tutur Igun.

Ribuan pengemudi akan datang dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Palembang, Lampung, hingga Banten Raya. Aksi ini juga akan dilakukan serentak di kota-kota besar lainnya seperti Medan, Surabaya, Makassar, dan Ambon, dengan total partisipan mencapai 500 ribu pengemudi.

Dampak Offbid Massal ke Layanan Transportasi

Selain aksi turun ke jalan, para pengemudi juga akan mematikan aplikasi mereka secara massal sebagai bentuk protes, atau dikenal dengan istilah offbid.

“Pada 20 Mei 2025 kami perkirakan pemesanan apapun melalui aplikasi akan lumpuh sebagian ataupun total,” kata Igun.

Garda Indonesia dan serikat pengemudi lain berharap masyarakat memaklumi langkah ini sebagai bentuk tekanan terhadap aplikator yang dianggap merugikan para pengemudi.

Tuntutan Pengemudi terhadap Aplikator

Potongan Platform yang Terlalu Tinggi

Salah satu pemicu utama aksi ini adalah tingginya potongan pendapatan oleh platform digital, yang dinilai sangat memberatkan pengemudi. Ketua SPAI Lily Pujiati menjelaskan:

“Aksi offbid massal satu Indonesia ini sebagai wujud protes kita atas kondisi kerja yang tidak layak yang dirasakan sehari-hari yang terus-menerus memeras tenaga kerja pengemudi ojol,” ungkap Lily.

Lily mengungkapkan bahwa pengemudi hanya mendapatkan Rp 5.200 dari pengantaran makanan, sementara pelanggan membayar Rp 18.000 kepada platform. Artinya, sebagian besar keuntungan diserap oleh aplikator dengan potongan mencapai 70 persen.

“Maka kami mendukung tuntutan potongan 10% dan bahkan kami menuntut potongan platform dihapuskan. Selain itu, harus ada kejelasan tarif penumpang, barang dan makanan yang setara dan adil,” ucapnya.

Skema Prioritas yang Diskriminatif

SPAI juga menyoroti adanya skema prioritas order bagi pengemudi tertentu, seperti GrabBike Hemat, aceng (argo goceng), dan sistem hub di ShopeeFood yang dianggap diskriminatif.

“Sehingga tidak ada persamaan hak dalam bekerja bagi pengemudi ojol lainnya,” kata Lily.

Serikat pekerja mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, agar segera membentuk payung hukum bagi pengemudi ojol dalam revisi RUU Ketenagakerjaan.

Seruan kepada Pemerintah

Garda Indonesia menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap membiarkan pelanggaran regulasi oleh aplikator.

“(Pemerintah) selama ini mendiamkan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” ujar Igun.

Regulasi yang dimaksud adalah Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, yang mengatur batas maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen. Namun, Igun mengungkapkan bahwa potongan di lapangan bisa mencapai hingga 50 persen.

“Potongan tarif yang mencapai sampai 50%, maka kami tuntut agar Kemenhub merevisi biaya aplikasi menjadi 10%,” ujar Igun.

Imbauan dan Harapan bagi Masyarakat

Igun kembali mengimbau masyarakat agar menyesuaikan aktivitas pada 20 Mei 2025 dan memahami bahwa aksi ini adalah bagian dari perjuangan para pengemudi.

“Mohon masyarakat pengguna jalan sekitar lokasi-lokasi aksi akbar 205 untuk menyesuaikan jam melintasnya agar tidak terjebak kemacetan,” tuturnya.

“Maka masyarakat Jakarta dan Indonesia agar memaklumi aksi offbid ini sebagai pembelajaran kami kepada pihak aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” ucap dia.