Setelah Dievaluasi Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Bidik Nol Keracunan! Begini Strategi BGN

May 7, 2025 By Reynaldi Aditya Ramadhan

7 Mei 2025 – Setelah beberapa kali muncul kasus keracunan makanan di berbagai daerah, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Target baru pun ditetapkan: tidak boleh ada lagi insiden keracunan—alias zero accident.

Langkah ini menjadi titik balik penting dari salah satu program unggulan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di Indonesia. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya telah memperkuat berbagai aspek penting demi mencegah insiden serupa terulang kembali.

“Target kita adalah zero accident, tidak ada kejadian keracunan di lapangan,” kata Dadan dalam pernyataan resminya usai rapat bersama Presiden Prabowo di Hambalang, Sabtu (3/5/2025), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Fokus Evaluasi Dari SOP Hingga Infrastruktur

Rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo membahas secara mendalam tiga komponen krusial dalam keberhasilan program MBG: anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Dadan menegaskan bahwa salah satu tantangan berat dalam pelaksanaan MBG adalah pemantauan kualitas dan aspek higienis makanan. Untuk itu, BGN bersama tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan pembaruan terhadap SOP seleksi mitra katering dan melakukan supervisi ketat terhadap infrastruktur dapur umum.

“Kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP terkait penyeleksian mitra dan juga supervisi infrastruktur yang harus disiapkan,” ujar Dadan.

SDM Jadi Kunci, 30.000 Sarjana Penggerak Disiapkan

Dalam hal SDM, BGN telah menggandeng Universitas Pertahanan untuk mencetak 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG di lapangan, mendampingi langsung para mitra dan sekolah penerima manfaat.

“Setelah pendidikan SPPI batch 3 selesai, pelayanan akan lebih cepat karena SDM-nya sudah siap,” imbuh Dadan.

Program ini ditargetkan melayani 3 juta penerima manfaat pada April 2025, dan meningkat drastis menjadi 20 juta anak pada Agustus 2025.

Perbaiki Kontrak Katering dan Tingkatkan Pengawasan

Tak hanya dari internal pemerintah, kritik dan saran juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi IX, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kelemahan dalam kontrak kerja sama antara SPPG dan pihak katering.

“Kalau mekanisme kontraknya tidak diperbaiki dan pengawasan tidak ketat, saya tidak yakin bisa zero accident,” tegas Irma kepada Kompas.com (6/5/2025).

Ia juga mengusulkan agar guru turut mengawasi makanan sebelum didistribusikan kepada siswa, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan anak.

Deretan Kasus Keracunan: Catatan Penting dalam Evaluasi

Sejumlah insiden keracunan sempat mencoreng pelaksanaan program MBG, antara lain:

• Cianjur, Jawa Barat – Ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
  
• Sukoharjo dan Bombana (Sultra) – Puluhan siswa alami gejala keracunan.
  
• Tasikmalaya – Keracunan massal di SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq.
  

Kasus-kasus tersebut menjadi alarm penting tentang lemahnya pengawasan mutu makanan yang dibagikan secara massal. Pemerintah pun bergerak cepat mengevaluasi dan memperbaiki sistem.

Kolaborasi Jadi Kunci, Pemerintah Tidak Bisa Sendiri

Dadan Hindayana menyadari bahwa target ambisius seperti zero accident tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dari semua pihak. Selain memperkuat SOP dan infrastruktur, pelibatan guru, orang tua, bahkan masyarakat lokal menjadi krusial dalam menjaga keberlangsungan dan keamanan program.

“Kita harus bermitra seluas-luasnya. BGN tidak bisa sendiri,” ujarnya.Program Strategis yang Harus Dikawal Bersama

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah besar pemerintah untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, dan menciptakan generasi unggul Indonesia. Namun, tantangan teknis seperti pengawasan mutu makanan dan manajemen vendor tidak bisa dianggap remeh.

Evaluasi bersama Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius membenahi program ini dari hulu ke hilir. Target zero accident adalah komitmen, bukan hanya slogan. Agar benar-benar tercapai, semua pihak perlu terlibat aktif dalam pengawasan dan perbaikan.