Resmi! Sewa Lapangan Padel di Jakarta Kena Pajak 10% untuk Tambah Pendapatan Daerah

July 2, 2025 By A G

02 Juli 2025 – Buat kamu yang sering nge-padel di Jakarta, bersiap-siaplah untuk mengeluarkan budget lebih. Mulai tahun 2025, olahraga yang sedang hits ini resmi masuk dalam daftar objek pajak daerah dengan tarif 10 persen. Yep, kamu nggak salah baca setiap kali booking lapangan padel, ada tambahan pajak yang harus dibayar.

Kebijakan ini bukan sekadar ikut-ikutan tren, melainkan bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan semakin banyaknya fasilitas padel bermunculan di ibu kota dan tingginya minat masyarakat urban, wajar kalau pemerintah melihat potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan.

Dasar Hukum dan Implementasi Kebijakan

Penetapan pajak untuk olahraga padel ini tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Nomor 854 Tahun 2024. Keputusan yang diteken pada 20 Mei 2025 ini resmi memasukkan lapangan padel sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di sektor hiburan dan kesenian.

Andri M. Rijal, Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Jakarta, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) huruf i Perda Nomor 1 Tahun 2024. “Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran masuk dalam kategori ini,” ungkapnya saat dikonfirmasi pada Rabu (2/7/2025).

Yang menarik, pihak Bapenda menegaskan bahwa pengenaan pajak ini bukan karena padel sedang viral, melainkan penyesuaian terhadap perkembangan olahraga dan hiburan di masyarakat yang memang layak menjadi objek pajak daerah.

Mekanisme Pengenaan Pajak: Siapa yang Bayar?

Meski beban pajak 10 persen ini pada akhirnya ditanggung konsumen, tanggung jawab administrasi sepenuhnya ada di tangan pengusaha atau pengelola fasilitas. Jadi, sebagai pemain, kamu nggak perlu ribet urusan administrasi pajak cukup bayar sesuai harga yang sudah ditetapkan.

Mekanismenya cukup sederhana: pengelola lapangan akan menetapkan harga yang sudah include pajak 10 persen, memungut dari konsumen saat transaksi, kemudian menyetorkannya secara berkala ke kas daerah Pemprov DKI Jakarta.

Pajak ini dikenakan untuk berbagai bentuk transaksi, termasuk:

• Biaya sewa lapangan per jam
• Tiket masuk ke fasilitas padel
• Booking fee melalui aplikasi atau platform digital
• Paket layanan atau membership
• Bentuk pembayaran komersial lainnya

Bukan Hanya Padel: 20 Olahraga Lain Ikut Kena Pajak

Jangan kira cuma padel yang terkena dampak. Ada 20 jenis fasilitas olahraga lain yang juga masuk dalam daftar objek PBJT dengan tarif yang sama. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat industri olahraga komersial secara komprehensif, bukan sekadar mengikuti tren sesaat.

Daftar Lengkap Fasilitas Olahraga yang Dikenai Pajak:

Olahraga Indoor:

• Tempat kebugaran (fitness center, yoga, pilates, zumba)
• Lapangan futsal dan mini soccer
• Lapangan tenis
• Lapangan bulu tangkis
• Lapangan basket dan voli
• Lapangan tenis meja
• Lapangan squash
• Tempat bowling dan biliar
• Sasana tinju atau beladiri

Olahraga Outdoor dan Khusus:

• Kolam renang
• Lapangan panahan
• Lapangan bisbol/sofbol
• Lapangan tembak
• Tempat panjat tebing
• Tempat ice skating
• Tempat berkuda
• Arena atletik atau lari
• Jetski

Dampak bagi Industri dan Konsumen

Dari perspektif industri, kebijakan ini bisa jadi double-edged sword. Di satu sisi, penambahan pajak 10 persen berpotensi mengurangi daya beli konsumen, terutama bagi mereka yang rutin bermain padel. Di sisi lain, ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap legitimasi industri olahraga komersial.

Bagi kamu yang terbiasa main padel seminggu sekali dengan budget Rp 200.000 per sesi, sekarang harus siap mengeluarkan Rp 220.000. Dalam setahun, tambahan biaya ini bisa mencapai lebih dari Rp 500.000 cukup signifikan buat young professional yang harus manage budget ketat.

Namun, di balik tambahan biaya ini, ada aspek positif yang patut diapresiasi. Pengenaan pajak menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengatur dan mengawasi industri olahraga komersial. Ini berpotensi meningkatkan standar layanan, keamanan, dan kualitas fasilitas karena ada regulasi yang lebih ketat.

Perspektif Jangka Panjang

Bapenda DKI Jakarta menyatakan akan terus memantau objek lain dari jasa hiburan yang layak dikenai pajak. “Kalau ada objek lainnya yang memenuhi kategori jasa hiburan dan kesenian, kami akan kenakan juga,” ujar Andri M. Rijal.

Ini menunjukkan bahwa ke depannya, mungkin akan ada lebih banyak aktivitas olahraga atau hiburan yang masuk dalam daftar objek pajak. Buat kamu yang hobi mencoba olahraga baru yang sedang trending, siap-siap aja untuk menghadapi kemungkinan serupa.

Dari sisi pendapatan daerah, kebijakan ini cukup strategis mengingat tingginya minat masyarakat Jakarta terhadap olahraga padel. Dengan semakin banyaknya venue padel yang bermunculan dan antusiasme yang terus meningkat, potensi penerimaan pajak dari sektor ini cukup menjanjikan.

Pengenaan pajak 10 persen untuk olahraga padel di Jakarta memang menambah beban finansial bagi para penggemar olahraga ini. Namun, di balik kebijakan yang mungkin terasa memberatkan ini, ada upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan fiskal dan meningkatkan transparansi pengawasan usaha di sektor olahraga komersial.

Buat kamu yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan padel, jangan sampai kebijakan ini mengurangi semangat berolahraga. Anggap saja sebagai kontribusi kecil untuk pembangunan Jakarta yang lebih baik. Lagipula, kesehatan dan kebahagiaan yang didapat dari bermain padel tetap worth it, kok!

Yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan budget yang lebih realistis dan tetap bijak dalam memilih venue yang menawarkan value terbaik untuk uang yang kamu keluarkan.