Leet Media

Pram: ASN Jakarta Poligami di Era Saya, Pecat!

February 2, 2025 By Reynaldi Aditya R.

2 Februari 2025 – Apakah ASN di Jakarta masih bisa berpoligami? Tidak di era Pramono Anung. Gubernur terpilih Jakarta ini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi poligami di lingkungan ASN selama ia menjabat. Bahkan, ia mengancam akan memberikan sanksi pemecatan bagi pelanggar. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan, terutama setelah adanya Pergub Nomor 2 Tahun 2025 yang sebelumnya memperbolehkan poligami bagi ASN dengan izin atasan.

Lantas, bagaimana aturan ini bisa berubah drastis dalam waktu singkat? Apakah kebijakan ini akan memberikan dampak besar bagi ASN dan masyarakat luas?

Kebijakan Poligami bagi ASN Jakarta Memicu Pro Kontra

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memperbolehkan ASN pria untuk berpoligami dengan syarat mendapatkan izin dari atasan yang berwenang. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pedoman hukum yang jelas bagi ASN dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka.

Namun, kebijakan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Beberapa pihak mendukung karena dianggap memberikan fleksibilitas bagi ASN yang ingin menjalankan poligami secara legal. Namun, banyak juga yang menolak, menganggap bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN.

Di tengah kontroversi ini, Pramono Anung sebagai gubernur terpilih langsung mengambil sikap yang tegas.

Pramono Anung Tidak Akan Memberikan Ruang bagi Poligami ASN

Dalam berbagai kesempatan, Pramono Anung menegaskan bahwa dirinya adalah penganut monogami. Oleh karena itu, ia tidak akan memberikan izin bagi ASN Jakarta untuk memiliki lebih dari satu istri selama ia menjabat.

“Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya,” ujar Pramono dalam sebuah acara di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta Timur.

Tak hanya sekadar melarang, Pramono juga menegaskan bahwa ASN yang tetap nekat melanggar aturan ini akan diberikan sanksi berat, bahkan bisa dipecat. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa aturan Pergub sebelumnya kemungkinan besar akan ditinjau ulang atau dicabut setelah ia resmi menjabat.

“Ya tidak diizinkan. Kalau tidak diizinkan dan tetap dilanggar, kan dipecat,” tegasnya.

Dampak Kebijakan Ini bagi ASN dan Masyarakat Jakarta

Keputusan Pramono Anung untuk melarang poligami bagi ASN membawa dampak besar dalam berbagai aspek:

  1. Dampak bagi ASN
    ASN yang sudah berpoligami atau berencana melakukannya harus menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Mereka yang telah memiliki istri lebih dari satu sebelum aturan ini diterapkan mungkin akan menghadapi tantangan administratif terkait status perkawinannya di lingkungan kerja.
  2. Implikasi Hukum
    Pelarangan poligami di lingkungan ASN dapat mendorong pembentukan regulasi yang lebih ketat terkait etika dan perilaku aparatur negara. Kejelasan hukum mengenai sanksi bagi pelanggar juga perlu diperjelas dalam aturan turunan dari kebijakan ini.
  3. Respons Masyarakat dan Pegiat Hak Asasi
    Sebagian masyarakat menyambut baik langkah ini karena dianggap dapat meningkatkan profesionalisme ASN. Namun, ada juga yang menilai kebijakan ini bertentangan dengan hak individu dalam memilih bentuk pernikahan yang diinginkan, terutama bagi mereka yang menjalankan poligami atas dasar keyakinan pribadi.
  4. Efek Domino bagi Daerah Lain
    Kebijakan ini dapat menjadi preseden bagi daerah lain untuk meninjau ulang aturan terkait pernikahan ASN di wilayah masing-masing. Jika sukses diterapkan di Jakarta, bukan tidak mungkin daerah lain akan mengikuti langkah serupa.

Pergub Poligami Bisa Dicabut di Era Pramono Anung

Meskipun Pramono Anung sudah menyatakan sikap tegas terhadap poligami ASN, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2025. Namun, berdasarkan pernyataan dan ketegasan yang ditunjukkan, besar kemungkinan kebijakan tersebut akan direvisi atau bahkan dibatalkan.

“Pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di Kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain monggo, silakan saja, tetapi tidak ASN,” tegasnya.

Langkah ini tentu akan menarik perhatian publik dalam beberapa bulan ke depan. Bagaimana ASN yang sudah terlanjur memiliki lebih dari satu istri akan beradaptasi? Apakah aturan ini akan mendapat perlawanan dari pihak tertentu? Semua itu masih menjadi pertanyaan yang menarik untuk diikuti perkembangannya.


Dengan adanya kebijakan ini, ASN Jakarta diharapkan dapat lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penegakan disiplin dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan. Keputusan Pramono Anung mencerminkan komitmen untuk menciptakan aparatur negara yang lebih terstruktur dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Related Tags & Categories :

highlight

#jakarta

#Leet Media