Polisi Turunkan 2.554 Personel Gabungan untuk Kawal Demo Ojol di Jakarta Hari Ini

May 20, 2025 By Rio Baressi

20 Mei 2025 – Demonstrasi besar-besaran oleh para pengemudi ojek online (ojol) berlangsung pada hari ini Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan yang mencapai lebih dari dua ribu personel. Para pengemudi menuntut keadilan dan perlindungan hukum dalam sistem kerja yang selama ini dinilai eksploitatif. Artikel ini menyajikan fakta, latar belakang, serta daftar tuntutan para pengemudi ojol yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI).

Polda Metro Jaya Kerahkan 2.554 Personel untuk Amankan Aksi

Kepolisian Daerah Metro Jaya mengerahkan 2.554 personel gabungan untuk menjaga keamanan selama unjuk rasa. Jumlah tersebut terdiri dari:

• Polda Metro Jaya: 1.913 personel
  
• Polres: 230 personel
  
• TNI: 320 personel
  
• Pemda DKI: 91 personel
  

Personel ini disebar ke berbagai titik strategis, seperti Kementerian Perhubungan, Bundaran Patung Kuda, Gedung DPR/MPR RI, serta area Monas dan Bundaran HI.

“Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan,” ujar Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam keterangan tertulisnya.

Imbauan untuk Masyarakat dan Pendemo

Ade Ary juga mengimbau agar masyarakat menghindari rute-rute utama lokasi demo untuk mencegah kemacetan parah. Ia meminta seluruh peserta aksi menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, tanpa membawa benda berbahaya, serta tidak merusak fasilitas umum.

“Polda Metro Jaya menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” tambahnya.

Petugas pun diarahkan bertindak secara humanis dan persuasif, untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Aksi Nasional Pengemudi Ojol

Diperkirakan sekitar 500 ribu pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai wilayah Indonesia turut serta dalam aksi ini. Mereka akan mematikan aplikasi secara serentak sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar hak-hak mitra pengemudi.

Wilayah peserta aksi antara lain:

• Jakarta dan sekitarnya
  
• Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon
  
• Palembang, Lampung, Banten Raya
  

Sembilan Tuntutan Utama Pengemudi Ojol

Ketua SPAI, Lily Pujiati, menyatakan bahwa sistem kemitraan saat ini membuat para pengemudi semakin tertindas. Berikut sembilan tuntutan yang diangkat dalam aksi 20 Mei 2025:

1. Hapuskan status kemitraan, tetapkan pengemudi ojol, taksol, dan kurir sebagai pekerja tetap.
   
2. Hentikan skema prioritas yang diskriminatif seperti GrabBike Hemat, slot Gojek, hub ShopeeFood, dsb.
   
3. Pemerintah harus menetapkan tarif logistik dan makanan, tidak diserahkan ke aplikator.
   
4. Hilangkan potongan aplikator yang merugikan pendapatan pengemudi.
   
5. Tolak suspend dan pemutusan mitra sepihak, serta bentuk mekanisme penyelesaian yang adil dan melibatkan serikat pekerja.
   
6. Tolak merger antara Grab dan Gojek Tokopedia yang berpotensi menciptakan monopoli.
   
7. Sediakan jaminan sosial dan perlindungan kerja termasuk BPJS, upah layak, dan hak maternitas bagi perempuan dan penyandang disabilitas.
   
8. Perusahaan platform wajib menyediakan fasilitas kerja seperti jaket, helm, tas, bensin, paket data, dan servis kendaraan.
   
9. Sahkan payung hukum perlindungan pengemudi dalam RUU Ketenagakerjaan.
   

Refleksi dan Harapan

Aksi besar ini menandai titik balik penting dalam perjuangan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Dengan tuntutan yang jelas dan pengawalan ketat dari aparat, diharapkan pemerintah dan perusahaan platform dapat segera merespons secara konkret.

Kerja sama antara masyarakat, demonstran, dan aparat sangat penting agar aksi ini berjalan aman dan tertib. Suara para pengemudi adalah cerminan dari tantangan ekonomi digital yang memerlukan regulasi yang adil dan manusiawi.

Sebanyak 2.554 personel gabungan dikerahkan Polda Metro Jaya untuk mengamankan demonstrasi besar pengemudi ojol di Jakarta pada 20 Mei 2025. Aksi ini diikuti sekitar 500 ribu pengemudi dari berbagai daerah yang menuntut keadilan dan perlindungan hukum, dengan sembilan tuntutan utama terkait status kerja, tarif, potongan aplikasi, skema prioritas, PHK sepihak, merger aplikator, jaminan sosial, fasilitas kerja, dan payung hukum. Polisi mengimbau masyarakat menghindari lokasi demo dan meminta pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi secara tertib.