PNS Jakarta Wajib Gunakan Transportasi Umum Setiap Rabu: Langkah Strategis Atasi Kemacetan dan Polusi
April 25, 2025 By Abril Geralin
25 April 2025 – Gubernur Jakarta Pramono Anung baru saja mengambil langkah tegas untuk mendorong penggunaan transportasi umum di ibu kota. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 23 April 2025, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta diwajibkan menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk mengurangi kemacetan dan memperbaiki kualitas udara Jakarta.
Kebijakan “Setengah Memaksa” untuk Perubahan Kebiasaan
“Kami sudah menandatangani Pergub bahwa setiap hari Rabu kami akan ‘setengah memaksa’ semua PNS di Jakarta harus naik angkutan umum,” ungkap Pramono saat meresmikan transportasi baru Transjabodetabek rute S61 Blok M-Alam Sutera di Terminal Blok M, Jakarta Selatan pada Kamis (24/4/2025).
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemprov Jakarta tidak akan menyediakan fasilitas kendaraan dinas pada hari Rabu. “Maka fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta tidak kami siapkan untuk hari Rabu, supaya PNS di Jakarta ini akan naik transportasi umum,” tegas Pramono.
Sebagai insentif, seluruh PNS akan mendapatkan akses gratis ke transportasi umum pada hari tersebut. Layanan yang tercakup meliputi Transjakarta, MRT, dan LRT, meskipun tidak berlaku untuk layanan taksi. PNS sendiri termasuk dalam 15 golongan masyarakat yang akan menerima subsidi transportasi umum gratis yang rencananya akan diimplementasikan akhir Mei 2025.
Menjawab Tantangan Konektivitas dan Adopsi
Menurut laporan dari Dinas Perhubungan Jakarta dan Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza, saat ini transportasi umum di Jakarta sudah terkoneksi hingga 91%. Namun, tingkat adopsi masyarakat masih belum mencapai target yang diharapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi.
“Diharapkan orang berubah dari menggunakan kendaraan pribadi, percaya dengan transportasi umum yang disiapkan oleh pemerintah,” kata Pramono dalam diskusi “Jakarta Urban Mobility Festival 2025” di Pasaraya Blok M Jakarta.
Gubernur menekankan bahwa perubahan di Jakarta tidak bisa hanya dilakukan dengan membangun infrastruktur, tetapi juga perlu mengubah cara pandang dan kebiasaan masyarakat. PNS diharapkan menjadi pionir dan teladan dalam menggunakan transportasi umum.
Dukungan Anggaran dan Infrastruktur
Untuk mendukung kebijakan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat, termasuk PNS, Pemprov Jakarta telah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp 59,1 miliar khusus untuk layanan MRT dan LRT. Angka ini belum termasuk subsidi untuk layanan Transjakarta.
“Subsidi untuk 15 golongan gratis naik MRT dan LRT. Sehingga keseluruhannya menjadi Transjakarta, MRT dan LRT. Tahun ini setelah kami perkirakan akan operasional pada akhir Mei nanti,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo.
Selain itu, Pramono juga mengumumkan bahwa Jakarta akan menambah enam trayek baru Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan daerah-daerah penyangganya pada tahun ini. Program JakLingko juga akan diperluas hingga ke wilayah penyangga Jakarta dan dilengkapi dengan fasilitas parkir untuk memudahkan masyarakat menggunakan transportasi umum.
“Nanti Jaklingko yang utamanya sekarang ini operasinya ada di dalam Jakarta kami akan menyiapkan juga di luar Jakarta supaya siapapun orang keluar dari rumah jalan sebentar ada fasilitas publik yang bisa dinaiki,” tambah Pramono.
Komitmen pada Solusi Ramah Lingkungan
Pemprov Jakarta juga menegaskan komitmennya pada transportasi ramah lingkungan dengan memutuskan untuk hanya menambah armada bus listrik, bukan bus konvensional atau bahkan hybrid.
“Tidak bisa lagi bus yang seperti itu, bahkan hybrid pun enggak. Harus yang elektrik,” tegas Pramono.
Keputusan ini sejalan dengan fakta yang disampaikan Duta Besar Inggris Dominic Jermey bahwa menurut kajian pada 2019, Jakarta mengalami kerugian sekitar Rp45 triliun setiap tahun akibat menurunnya produktivitas dan kualitas udara yang memburuk, yang menimbulkan risiko kesehatan.
Mekanisme Pengawasan dan Sanksi
Untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini, beberapa anggota DPRD Jakarta mengusulkan mekanisme pengawasan yang ketat dan sanksi bagi pelanggar. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Fraksi Partai Demokrat (PD) Mujiyono menyarankan adanya sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses.
“Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses. PNS dapat melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya, melalui aplikasi atau formulir tertentu,” kata Mujiyono kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).
Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Andrino juga menekankan pentingnya sanksi administratif bagi PNS yang tidak patuh. “Agar aturan ini efektif, perlu ada sosialisasi masif, pengawasan ketat, insentif bagi yang patuh, serta sanksi administratif yang tegas bagi pelanggar,” ujarnya.
Dampak dan Harapan Jangka Panjang
Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah wajah transportasi Jakarta. Dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, diharapkan kemacetan dapat berkurang secara signifikan dan kualitas udara dapat membaik.
Pemprov Jakarta juga sedang meninjau ulang sistem parkir di Jakarta yang menurut Pramono tidak mengalami perubahan berarti selama 15 tahun terakhir. Langkah ini merupakan bagian dari paket kebijakan yang ditujukan untuk membentuk ekosistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Saya dikritik juga nggak apa-apa, karena yang saya pikirkan adalah bagaimana Jakarta transportasinya menjadi lebih baik, polusinya berkurang,” tegas Pramono.
Kebijakan wajib transportasi umum setiap hari Rabu untuk PNS ini diharapkan akan menjadi momentum perubahan budaya berkendara di Jakarta. Jika berhasil, program ini bisa diperluas seperti yang disarankan Direktur Asia Tenggara dari ITDP, Gonggomtua Sitanggang, menjadi dua kali dalam seminggu.
Dengan mengambil langkah berani ini, Pemprov Jakarta menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi masalah transportasi dan lingkungan yang sudah menjadi tantangan kronis bagi ibu kota. PNS sebagai abdi negara diharapkan dapat menjadi pelopor perubahan menuju Jakarta yang lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan.