Noel Klaim Dapat Info A1, Menkeu Purbaya Terancam Di-Noel-kan Karena Ganggu ‘Pesta’

January 27, 2026 By pj

27 Januari 2026 – Pernyataan mengejutkan dilontarkan Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Di tengah proses hukum yang sedang ia jalani sebagai terdakwa kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan, Noel justru melempar peringatan keras dengan menyebut adanya skenario untuk menjatuhkan Menkeu Purbaya. Istilah “dinoelkan” digunakan Noel untuk menggambarkan dugaan pola yang menurutnya serupa dengan perkara yang kini menjerat dirinya.

Peringatan Noel di Pengadilan Tipikor

Pernyataan tersebut disampaikan Noel saat berada di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (26/1/2026). Dalam keterangannya, Noel mengaku memperoleh informasi yang ia sebut valid mengenai ancaman terhadap Menkeu Purbaya.

“Pesannya buat Pak Purbaya nih. Modusnya hampir sama semua, hati-hati Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih, saya mendapatkan informasi A satu,” kata Noel.

Noel tidak menjelaskan secara rinci sumber informasi tersebut maupun bentuk perkara yang menurutnya berpotensi menjerat Purbaya.

Makna Istilah Dinoelkan Menurut Noel

Istilah “dinoelkan” merujuk pada pengalaman pribadi Noel yang kini berstatus sebagai terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi. Ia mengklaim bahwa perkara yang menimpanya penuh dengan rekayasa.

Noel menyebut ada pihak-pihak yang tidak senang apabila kepentingan mereka terganggu oleh kebijakan tertentu, yang ia sebut sebagai “pesta”.

“Pak Purbaya akan dinoelkan, hati-hati Pak Purbaya. Siapapun yang mengganggu pesta, para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya, ada pesta yang terganggu,” ujar Noel.

Tuduhan Adanya Bandit dan Anjing Liar

Dalam pernyataannya, Noel menggunakan metafora keras untuk menggambarkan situasi yang ia maksud. Ia mengibaratkan pihak-pihak yang merasa terganggu sebagai bandit yang akan melepas anjing liar.

“Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu,” kata Noel.

Namun, Noel tetap tidak mengungkap secara detail siapa yang ia maksud dengan bandit maupun bentuk “pesta” yang disebutnya terganggu.

Noel Klaim Dapat Informasi A1

Noel kembali menegaskan bahwa peringatan tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengklaim memperoleh informasi yang ia sebut A1 atau valid mengenai potensi ancaman terhadap Menkeu Purbaya.

“Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di-‘noel’-kan. Hati-hati tuh, Pak Purbaya,” ujar Noel.

Meski demikian, ia tetap tidak menjelaskan lebih lanjut sumber maupun detail informasi tersebut.

Kritik Noel terhadap KPK

Dalam kesempatan yang sama, Noel juga melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menilai lembaga antirasuah tersebut tidak berada di posisi yang tepat dalam situasi tertentu.

“Bayangin, bangsa ini, negara ini sedang bahu-membahu mengatasi bencana alam, KPK malah apa? Dia perangin negara ini. Moralnya di mana KPK?” ujar Noel.

Pernyataan tersebut muncul di tengah proses hukum yang sedang ia hadapi.

Perkara Hukum yang Menjerat Noel

Dalam perkara ini, Noel didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 dengan nilai total Rp6,5 miliar. Ia disebut menerima uang sejumlah Rp70 juta.

Selain itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker yang diberikan oleh ASN Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

Atas perbuatannya, Noel dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Respons KPK atas Klaim Noel

Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan respons spesifik terkait klaim Noel mengenai Menkeu Purbaya. Namun, KPK menyampaikan pernyataan umum mengenai tantangan integritas dalam kepemimpinan publik.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa integritas kepemimpinan publik masih menghadapi tantangan yang tidak ringan,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa penyalahgunaan kewenangan kerap menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.

“Pada titik inilah kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat berubah menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri,” kata Budi.