MUI Larang Ormas Sweeping Tempat Makan Saat Ramadan
February 19, 2026 By pj
19 Februari 2026 – Larangan sweeping rumah makan selama bulan Ramadan di Jakarta mendapat dukungan dari berbagai pihak mulai dari Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, warga hingga Wakil Menteri Agama. Kebijakan ini ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung demi menjaga suasana Ramadan tetap damai, rukun, dan penuh toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
Sikap Gubernur DKI Jakarta Larang Sweeping Rumah Makan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan melakukan sweeping ke rumah makan selama Ramadan. Ia meminta seluruh pihak menjaga kedamaian saat memasuki bulan suci.
“Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).
Menjawab pertanyaan soal potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono kembali menegaskan sikapnya.
“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kegiatan sahur on the road yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan, saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan,” katanya.
MUI Nilai Tidak Perlu Ada Sweeping
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyatakan setuju dengan larangan sweeping tersebut. Menurutnya yang terpenting adalah sikap saling menghormati antarumat beragama.
“Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah mensosialisaikan dan memberi pengertian kepada rakyat tentang perlunya ada sikap saling hormat-menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain,” kata Anwar Abbas saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).
Ia menegaskan pemerintah harus hadir agar umat yang menjalankan puasa tidak merasa terganggu.
“Umat dari yang melaksanakan ibadah tersebut tidak usah merasa terganggu karena pemerintah sudah hadir menjaga dan memeliharanya agar umat dari agama yang melaksanakan ibadah tersebut dapat beribadah dengan tenang,” ucap dia.
Anwar juga menilai umat Islam tidak perlu melakukan sweeping.
“Mereka tidak perlu melakukan sweeping-sweeping karena pemerintah sudah menjamin hadirnya kondusivitas situasi bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ibadahnya dan beberapa hari lagi umat islam akan berpuasa di bulan Ramadan,” ujar dia.
Muhammadiyah Soroti Pentingnya Hindari Keributan
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga mendukung kebijakan tersebut.
“Saya kira sudah betul larangan tersebut agar tidak terjadi keributan,” kata Dadang saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).
Ia menegaskan bahwa yang berwenang membuka atau menutup usaha adalah penegak hukum, bukan ormas. Namun ia juga mengimbau agar masyarakat yang tidak berpuasa tetap menghormati umat Islam.
“Sebaliknya diimbau kepada saudara-saudara yang tidak berpuasa untuk tidak demonstratif makan siang di tempat terbuka dan menghormati orang yang berpuasa, walaupun orang yang berpuasa tidak akan tergoda oleh hal-hal yang membatalkan puasa,” ucap dia.
Wamenag Tegaskan Tidak Ada Sweeping
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan tidak boleh ada sweeping selama Ramadan.
“Enggak ada sweeping-sweeping lah. Itulah bentuk penghormatan kita, bahwa selain kita yang berpuasa, masih ada kok saudara kita yang tidak berpuasa,” ujar Wamenag Romo Muhammad Syafi’i.
Ia juga menekankan pentingnya kesadaran bahwa tidak semua orang menjalankan puasa.
“Namun, kita yang berpuasa ini harus menyadari juga bahwa tidak semua orang berpuasa, sehingga fasilitas bagi mereka yang tidak puasa masih dimungkinkan untuk dinikmati,” ujar Romo usai Sidang Isbat penetapan awal Ramadan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).
“Sebab tidak mungkin hanya gara-gara kita puasa, semua orang harus merasakan puasa juga,” sambung Romo.
Romo kembali menegaskan komitmen tersebut.
“Tidak ada lagi aksi sweeping. Itulah bentuk penghormatan kita, bahwa selain kita yang berpuasa, masih ada saudara kita yang tidak berpuasa,” ujarnya.
Dukungan Warga Jakarta
Sejumlah warga Jakarta juga menyatakan setuju dengan larangan sweeping. Warga Manggarai Epi menilai toleransi adalah kunci.
“Bagusnya begitu ya. Soalnya, namanya orang, kan ada yang nggak puasa, laper. Tapi kalau ini mah toleransi aja,” ujar Epi.
Hasan juga mendukung kebijakan tersebut.
“Kalau saya sih bagus ya larangan sweeping. Tapi kalau itu dulu, ditutup dulu ya bisa, nanti sore gitu buka jelang Magrib. Tapi kembali lagi silakan, itu hak masing-masing mungkin. Kalau saya mah lebih netral saja,” ujar Hasan.
Sementara Eneng sebagai pemilik warung makan menilai larangan sweeping penting karena tidak semua orang berpuasa.
“Ya bagus, karena nggak semua orang puasa. Maksudnya ada banyak orang nggak Islam, terus kan nggak puasa. Mereka juga butuh makan ya,” kata Eneng.
Ia menyebut tetap akan menutup sebagian warungnya sebagai bentuk penghormatan.
“Iya, pasti. Paling nanti kita saling hormatin aja. Besok kita paling kasih tutupan setengah, biar orang tahu juga kita buka, yang mau makan silakan,” kata Eneng.
Kebijakan larangan sweeping selama Ramadan ini memperlihatkan komitmen pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga harmoni, toleransi, serta kondusivitas di ibu kota selama bulan suci.