July 7, 2025 By pj
7 Juli 2025 – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meninjau langsung kesiapan proyek digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik. Kabupaten Banyuwangi dipilih menjadi lokasi percontohan nasional karena dianggap siap secara infrastruktur digital dan memiliki komitmen tinggi dari pemerintah daerah. Inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah mengintegrasikan sistem perlindungan sosial berbasis digital.
Luhut, yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas mengenai urgensi transformasi digital, terutama dalam sistem perlindungan sosial. Ia menyebut digitalisasi sebagai kunci utama.
“Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien,” kata Luhut.
Pertemuan strategis lintas kementerian yang dipimpinnya menjadi simbol kolaborasi untuk membangun sistem pemerintahan digital yang inklusif dan terintegrasi. Dalam enam bulan terakhir, berbagai kementerian dan lembaga telah bekerja sama mengembangkan platform digital publik melalui pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Salah satu inisiatif utama yang tengah disiapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu berbasis DPI. Platform ini menggabungkan identitas kependudukan digital, data biometrik sebagai alat autentikasi, serta SPLP (Sistem Pertukaran Layanan Publik) untuk pertukaran data antar instansi.
“Melalui portal ini, proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos dapat diakses langsung oleh masyarakat secara digital dan mandiri dengan aman dan mudah,” jelas Luhut.
Pada tahap awal, dua program utama yang menjadi fokus uji coba adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi pilot project karena kesiapan infrastrukturnya dan inovasi pelayanan publik yang konsisten. Luhut juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dan pemetaan peran instansi secara rinci.
“Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting,” ujar Luhut.
Selain itu, Luhut juga meminta semua instansi untuk terbuka dalam berbagi data demi mendukung sistem yang lebih akurat dan terintegrasi.
“Penting bagi kita untuk akselerasi mengenai portal ini sebagai upaya perlindungan bansos. Saya harap semua instansi yang terkait, betul-betul melakukan sharing data,” tegasnya.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya digitalisasi dalam menjamin bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Kita berharap digitalisasi betul-betul menjadi jalan keluar (pendistribusian lebih tepat sasaran),” ujarnya.
Kemensos saat ini menggunakan data transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Validasi dan pembaruan data dilakukan secara berkala bekerja sama dengan BPS.
Luhut mengapresiasi kerja kolektif lintas kementerian dan mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pilot project ini. Tujuannya adalah agar model digitalisasi bansos ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia.
“Pertemuan hari ini bukan hanya sekadar checkpoint, tetapi juga simbol komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data, guna mencapai tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Luhut.
Related Tags & Categories :