Ketahuan Curang, Gelar Doktor Bahlil Ditangguhkan dan Terancam dicopot dari Kabinet!

February 28, 2025 By Rio Baressi

28 Februari 2025 – Kasus penangguhan gelar Doktor yang melibatkan Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, telah menjadi isu besar yang mencuat di tengah masyarakat. Skandal ini tidak hanya mencoreng nama baik Universitas Indonesia (UI) sebagai institusi pendidikan terkemuka, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pejabat publik di Indonesia. Dengan temuan pelanggaran serius, kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga etika akademik dan kredibilitas politik di tanah air.

Mencoreng Dunia Pendidikan dan Politik Indonesia

Kasus ini menjadi sorotan besar di tengah masyarakat karena melibatkan tokoh penting dalam pemerintahan sekaligus institusi pendidikan ternama di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, tidak hanya mencoreng nama baik Universitas Indonesia (UI), tetapi juga membawa dampak pada kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara. Penangguhan gelar doktor ini membuka diskusi luas mengenai pentingnya menjaga standar akademik dan etika di kalangan pejabat publik.

Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan, keputusan ini mencerminkan preseden buruk seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan. 

“Kalau Pak Prabowo merasa hal tersebut mencoreng citra kabinetnya dan mengganggu agenda-agenda politik beliau, ya bisa jadi reshuffle,” ujar Edi pada Kamis, 27 Februari 2025.

Pelanggaran yang Terungkap dalam Sidang Etik DGB UI

Berdasarkan risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025, investigasi mendalam dilakukan dengan melibatkan pelapor, terlapor, saksi, dan pejabat akademik terkait. Hasilnya menunjukkan empat pelanggaran utama:

1. Ketidakjujuran dalam Pengambilan Data Data penelitian disertasi diperoleh tanpa izin narasumber dan digunakan secara tidak transparan.
2. Pelanggaran Standar Akademik Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan.
3. Perlakuan Khusus dalam Proses Akademik Bahlil mendapatkan keistimewaan mulai dari pembimbingan hingga kelulusan, termasuk perubahan penguji secara mendadak.
4. Konflik Kepentingan Promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang dibuat Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara.

DGB UI menjatuhkan sanksi berupa pembatalan disertasi Bahlil, kewajiban menulis ulang disertasi dengan topik baru, teguran keras, larangan mengajar, dan penundaan kenaikan pangkat bagi pihak akademik yang terlibat.

Implikasi Terhadap Reputasi dan Stabilitas Politik

Kasus ini tidak hanya merusak integritas akademik UI, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap kepercayaan publik. 

“Hal ini memengaruhi siapa pun yang hendak studi lanjut di perguruan tinggi,” ungkap Edi Subkhan. 

Ia menambahkan bahwa penyalahgunaan posisi untuk kepentingan pribadi dalam studi akademik menjadi contoh buruk bagi para politisi dan praktisi publik.

Selain itu, pengamat politik menilai kasus ini dapat memengaruhi stabilitas Kabinet Prabowo Subianto. Jika Presiden Prabowo menganggap masalah ini mencoreng citra kabinet, kemungkinan reshuffle dapat terjadi. Nasib serupa pernah dialami Satryo Soemantri, mantan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi, yang dicopot setelah terlibat polemik.

Harapan untuk Perbaikan Integritas Akademik dan Politik

DGB UI berharap Rektor UI segera menindaklanjuti rekomendasi sanksi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas dalam dunia pendidikan dan politik. Seperti yang diungkapkan salah satu pengurus DPP Partai Golkar, 

“Disertasi yang dilakukan dengan kongkalikong merusak marwah lembaga pendidikan kita. Presiden harus segera mengambil langkah tegas.”

Publik kini menunggu langkah lanjutan dari UI dan Presiden Prabowo dalam menyikapi kasus ini. Akankah keadilan ditegakkan, atau justru menjadi preseden buruk yang terus terulang di masa depan?