Impor 105 Ribu Pikap India Senilai Rp24,66 Triliun Untuk Kopdes Merah Putih Ditunda, Tunggu Keputusan Presiden dan Kajian Ulang 

February 24, 2026 By pj

24 Februari 2026 – Rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memicu polemik luas. Di satu sisi, langkah ini diklaim mampu menghemat anggaran hingga 50 persen. Namun di sisi lain, berbagai pihak mulai dari pakar otomotif, asosiasi industri, hingga serikat buruh menilai kebijakan tersebut menyimpan risiko jangka panjang terhadap industri nasional dan biaya operasional.

Di Balik Hemat 50 Persen Pikap India Berpotensi Jadi Bom Waktu Perawatan

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menilai pengadaan dalam jumlah besar ini berpotensi menimbulkan beban perawatan signifikan di masa depan.

“Dari sisi spesifikasi kendaraan, jika tidak ada penyesuaian mesin dan parts-nya, pengadaan ini bakal jadi bom waktu operasional,” kata Yannes Martinus Pasaribu, Selasa (24/2).

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar harga beli, melainkan kompatibilitas teknis kendaraan dengan kondisi riil di Indonesia, terutama pada aspek bahan bakar dan sistem mesin presisi tinggi.

Spesifikasi Emisi BS VI dan Tantangan di Indonesia

Yannes menjelaskan bahwa kendaraan produksi India telah mengadopsi standar emisi BS-VI atau Bharat Stage 6 yang setara Euro 6. Standar ini memiliki tingkat presisi mesin tinggi serta membutuhkan kualitas bahan bakar dengan spesifikasi ketat.

“Karena setahu saya, mesin India itu memiliki spesifikasi Euro 6 yang sangat presisi dan butuh solar murni, sehingga berpotensi tidak kompatibel dengan Biodiesel B40 Indonesia yang tinggi air dan asam lemak,” ujar dia.

Jika tidak dilakukan penyesuaian, risiko kerusakan sistem injeksi, penurunan performa, hingga lonjakan biaya perawatan berpotensi terjadi. Dalam konteks distribusi pangan nasional, gangguan operasional akibat persoalan teknis bisa berdampak luas.

Solusi Modifikasi Mesin dan Kesiapan Suku Cadang

Yannes menyarankan adanya modifikasi mesin agar kendaraan kompatibel dengan karakteristik bahan bakar di Indonesia. Selain itu, kesiapan jaringan suku cadang dan diler juga menjadi faktor krusial.

“Jika situasi ini benar-benar terjadi, maka efisiensi harga beli (CAPEX) yang dibanggakan Agrinas akan habis tertelan oleh tingginya biaya perawatan (OPEX) dan lumpuhnya distribusi pangan nasional,” tutur dia.

Tanpa distribusi suku cadang yang merata hingga daerah terpencil, proses perbaikan kendaraan bisa terhambat dan mengganggu distribusi logistik di wilayah dengan infrastruktur terbatas.

Di Balik Efisiensi CAPEX Ada Risiko OPEX

Di sisi korporasi, Yannes mengakui langkah ini dapat menjadi capaian strategis jika dikelola dengan matang.

“Secara korporasi, strategi ini jadi prestasi direksi Agrinas, karena mampu melakukan efisiensi secara CAPEX menghemat 20%-50% via AIFTA demi mengejar target Asta Cita ke-2 melalui swasembada pangan sekaligus menghemat waktu penyiapan rantai pasok di perdesaan,” kata dia.

Namun ia mengingatkan bahwa penghematan biaya awal bisa tergerus jika tidak diimbangi kesiapan teknis, kompatibilitas bahan bakar, serta jaminan layanan purna jual.

Gaikindo Dorong Impor Pikap India Disetop

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Putu Juli Ardika meminta pemerintah menunda impor demi menjaga daya saing industri otomotif nasional.

“Kami paling tidak sangat berharap, sama-sama memajukan industri otomotif ini karena multiplier effect-nya itu luas sekali, besar sekali. Seperti kami sampaikan tadi di hulunya seperti apa, di hilirnya seperti apa,” kata Putu di Jakarta, Senin (23/2).

Ia menegaskan kapasitas produksi nasional masih besar.

“Dan kami mempunyai kapasitas yang masih bisa digunakan. Kapasitas kami itu 2,59 juta, produksi baru 1,3 juta. Jadi ini kami punya kapasitas, dan kalau ini didorong kan pasti akan sangat luar biasa dampaknya baik bagi industri,” ungkapnya.

Spesifikasi dan Harga Pikap Impor dari India

PT Agrinas Pangan Nusantara menggandeng Mahindra & Mahindra dan Tata Motors dalam pengadaan ini dengan nilai kontrak Rp24,66 triliun.

Sebanyak 35.000 unit merupakan Scorpio Pick Up dari Mahindra, sementara 70.000 unit berasal dari Tata Motors yang terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut harga yang diperoleh sangat kompetitif.

“(Harga) semua sudah urusan mereka, sudah termasuk pajak semua. Pokoknya prinsip saya, harga yang disepakati adalah harga terima (di seluruh Indonesia, termasuk) di Papua, tidak ada penambahan satu sen pun,” kata Joao, dalam konferensi pers di Jakarta (24/2/2026).

“Iya, saya terima di seluruh Indonesia dengan harga itu. Statusnya sudah On the Road dan On the Place. Itulah hebatnya hasil negosiasi kita,” ujar dia.

Ia juga menegaskan alasan pemilihan kendaraan 4×4.

“Kenapa kita perlu 4×4? Karena memang kita perlu untuk digunakan di daerah-daerah yang kondisi lahannya memang sangat menantang, dan hampir di semua, baik di Jawa pun, kalau untuk ke sawah-sawah itu lahannya sangat menantang, sehingga kita perlu mobil 4×4,” ungkap Joao.

DPR dan Pemerintah Minta Penundaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana impor ditunda hingga Presiden kembali ke Tanah Air.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menyatakan proses impor ditunda.

“Kan kemarin sudah diputuskan, itu bukan wewenangnya Kementerian Koperasi. Jadi itu sudah diputuskan ditunda, sampai menunggu Pak Presiden datang,” ujar Menkop Ferry.

Presiden Prabowo Subianto disebut akan membahas detail kebijakan tersebut setelah kembali dari lawatan luar negeri.

Buruh Soroti Ancaman PHK dan Dampak Industri

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia turut menyuarakan kekhawatiran atas potensi penurunan produksi pabrikan dalam negeri.

“Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pick up dari India,” ujar Said dalam konferensi pers daring, Selasa (24/2/2026).

Selain itu, isu transparansi dan potensi dampak terhadap industri komponen nasional juga menjadi perhatian kalangan pengusaha dan Kadin Indonesia.

DP 30 Persen dan Nilai Kontrak Rp24,66 Triliun

Agrinas telah membayarkan down payment sebesar 30 persen dari total nilai kontrak Rp24,66 triliun.

“Oleh karena itu kami harus memberikan down payment 30% dan itu sudah kami lakukan untuk semua produk yang kami beli,” terang Joao Yodya Tower, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Joao menegaskan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah.

“Kami ikutin, manut saja. Apapun pun keputusannya. Kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat,” kata Joao dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Antara Efisiensi Anggaran dan Keberlanjutan Industri Nasional

Polemik impor 105.000 unit pikap dari India memperlihatkan tarik menarik antara efisiensi anggaran jangka pendek dan keberlanjutan industri nasional jangka panjang. Di satu sisi, terdapat klaim penghematan besar demi percepatan distribusi pangan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai risiko teknis, potensi lonjakan biaya operasional, dampak terhadap tenaga kerja, hingga pelemahan industri otomotif dalam negeri.

Keputusan akhir kini menunggu pembahasan di tingkat pemerintah pusat, dengan berbagai pertimbangan strategis yang menyangkut kepentingan ekonomi nasional secara luas.