Empat WNI Diculik Bajak Laut di Perairan Gabon
January 13, 2026 By pj
13 Januari 2025 – Insiden penculikan empat Warga Negara Indonesia oleh bajak laut di perairan Gabon menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR RI. Peristiwa ini menyoroti meningkatnya ancaman keamanan di jalur maritim internasional, khususnya di kawasan Teluk Guinea yang selama ini dikenal rawan pembajakan kapal.
Penculikan WNI Jadi Alarm Keamanan Jalur Maritim
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penculikan empat WNI yang menjadi korban aksi bajak laut bersenjata di perairan Gabon. Ia menilai kejadian tersebut merupakan sinyal kuat meningkatnya ancaman terhadap keselamatan WNI yang bekerja di sektor maritim internasional.
“Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa penculikan empat WNI di perairan Gabon, yang dilaporkan sebagai bagian dari aksi bajak laut bersenjata terhadap kapal penangkap ikan di wilayah laut tersebut. Insiden ini sangat memprihatinkan dan menjadi alarm tentang meningkatnya ancaman terhadap keselamatan WNI di jalur maritim internasional,” ujar Amelia kepada Kompas.com, Selasa (13/1/2026).
Amelia menegaskan Komisi I DPR akan mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, untuk mengintensifkan koordinasi dengan otoritas Gabon guna memastikan keselamatan dan kepulangan para korban.
Dorongan Perlindungan WNI dan Mekanisme Pencegahan
Selain upaya penyelamatan, Amelia menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi WNI di luar negeri. Ia mendorong penguatan langkah preventif agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
“Kami juga menegaskan pentingnya perlindungan WNI di luar negeri, termasuk langkah-langkah preventif membangun mekanisme early warning dan task force tanggap krisis dengan dukungan antar instansi. Tidak hanya untuk menanggapi insiden yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan,” jelasnya.
Ia juga menilai situasi keamanan global yang kurang kondusif saat ini menuntut Indonesia untuk mengintensifkan pengamanan jalur laut demi menjaga keselamatan WNI sekaligus mengantisipasi gangguan terhadap rantai pasok nasional.
Kronologi Pembajakan Kapal IB Fish 7
Kementerian Luar Negeri RI memastikan penculikan terhadap empat WNI terjadi setelah kapal penangkap ikan IB FISH 7 atau Liang Peng Yu 828 dibajak kelompok bersenjata di perairan Ekwata, Gabon, tepatnya di kawasan Teluk Guinea pada Sabtu (10/1/2026).
Plt Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa sembilan awak kapal diculik dari total 12 orang yang berada di kapal tersebut.
“Pelaku pembajakan telah menculik 9 awak kapal dari total 12 awak, 4 diantaranya adalah WNI. Sementara, 3 awak lainnya (2 diantaranya WNI) saat ini dalam kondisi aman, dan tetap berada di kapal yang sama,” kata Heni dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
Kondisi WNI dan Operasi Angkatan Laut Gabon
Dari empat WNI yang menjadi korban, dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi aman. Sementara dua WNI lainnya tengah dikawal oleh Angkatan Laut Gabon menuju ibu kota Libreville bersama awak kapal lainnya yang berhasil selamat.
“Tiga awak kapal termasuk dua WNI yang berada di kapal IB FISH 7 telah dikawal oleh Angkatan Laut Gabon menuju ke Libreville, ibu kota Gabon,” ujar Heni.
Saat ini, Angkatan Laut Gabon terus melakukan operasi pemburuan terhadap kelompok bajak laut yang bertanggung jawab atas pembajakan tersebut.
Upaya Pemerintah Indonesia Melalui KBRI Yaounde
Kemlu RI melalui KBRI Yaounde telah melakukan koordinasi intensif dengan otoritas setempat, perusahaan kapal, serta pihak terkait lainnya. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat upaya penyelamatan para korban, memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi kesehatan ABK WNI, serta memastikan hak-hak ketenagakerjaan mereka dan keluarga tetap terpenuhi.
“Kemlu dan KBRI Yaounde akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan kasus ini,” tegas Heni.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelamatan dan memberikan perlindungan maksimal bagi WNI yang bekerja di luar negeri, khususnya di wilayah dengan tingkat risiko keamanan tinggi.