DPR Hentikan Tunjangan Rumah Rp50 Juta Mulai November, Netizen: Kenapa Ga Dari Sekarang?

August 27, 2025 By RB

26 Agustus 2025 – Polemik tunjangan rumah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa tunjangan senilai Rp50 juta per bulan yang diberikan sebagai pengganti rumah dinas hanya berlaku sampai Oktober 2025.

Latar Belakang Kebijakan Tunjangan Rumah

Awalnya, anggota DPR periode 2024–2029 tidak lagi difasilitasi rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka diberikan tunjangan kontrak rumah sebesar Rp600 juta untuk masa jabatan lima tahun. Namun, dana tersebut tidak bisa disalurkan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Maka, pemerintah membaginya dalam bentuk cicilan Rp50 juta per bulan, dimulai sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025.

Dasco menegaskan bahwa setelah Oktober 2025, tunjangan ini tidak lagi diberikan. “Jadi setelah Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima, tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” ujarnya.

Kritik dan Gelombang Protes Masyarakat

Kebijakan tunjangan ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, menilai langkah DPR sebagai pemborosan di tengah situasi ekonomi sulit. “Tunjangan rumah dinas DPR dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti percepatan program 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat miskin,” kata Misbah.

Kritik tersebut juga berujung pada aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Parlemen, Senayan, pada 25 Agustus 2025. Ribuan orang menuntut agar DPR dibubarkan, sementara aparat keamanan mengerahkan lebih dari 1.000 personel untuk mengendalikan massa. Bentrokan pun terjadi, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat 370 orang ditangkap, termasuk 200 anak di bawah umur.

Penjelasan Dasco dan Klarifikasi Polemik

Menurut Dasco, polemik yang timbul terjadi karena penjelasan yang kurang lengkap kepada publik. Ia menjelaskan bahwa perhitungan Rp600 juta dilakukan oleh tim Sekretariat Jenderal DPR dan sudah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jumlah itu dihitung berdasarkan rata-rata harga sewa rumah di Jakarta untuk lima tahun.

“Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” kata Dasco.

Kebijakan tunjangan rumah DPR mencerminkan dilema antara kebutuhan fasilitas pejabat dan keadilan sosial bagi masyarakat luas. Meski Dasco menekankan bahwa tunjangan ini hanya berlaku setahun sebagai solusi teknis anggaran, protes publik menunjukkan adanya jurang antara kebijakan politik dan persepsi keadilan di mata rakyat.