Ditengah Efisiensi Anggaran Mobil Dinas Kaltim Senilai Rp8,5 Miliar Disorot, Gubernur: Masa Iya Kepala Daerah Pakai Mobil Ala Kadarnya
February 25, 2026 By pj
24 Februari 2026 – Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memicu sorotan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Rudy Mas’ud menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas tersebut dan masih memakai mobil pribadi untuk aktivitas di daerah, sementara pengadaan disebut telah sesuai regulasi.
Gubernur Kaltim Tegaskan Belum Gunakan Mobil Dinas
Rudy menyatakan kendaraan dinas yang menjadi polemik belum digunakan untuk operasional di Kalimantan Timur.
“Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” kata Rudy kepada awak media, Senin (23/2).
Ia juga merespons polemik yang berkembang di ruang publik.
“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” sambungnya.
Menurutnya, kendaraan yang dimaksud berada di Jakarta dan diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional.
Alasan Pengadaan untuk Jaga Marwah Kaltim
Rudy menilai posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara membuat intensitas kunjungan pejabat dan tamu global meningkat.
“Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim,” ujarnya.
Ia menegaskan kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang tugas representatif kepala daerah.
“Mobil di sini enggak ada, mobil saya mobil pribadi,” ujarnya.
Pengadaan Disebut Sesuai Permendagri
Rudy menjelaskan pengadaan kendaraan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur spesifikasi kendaraan kepala daerah.
“Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, pengadaan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc, untuk jenis jeep 4.200 cc. Mobil yang kami adakan hanya yang 3.000 cc,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak berfokus pada harga semata.
“Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri,” sambungnya.
Menurutnya, kendaraan tersebut telah diuji coba di Jakarta dan diperuntukkan mendukung agenda kepala daerah di ibu kota.
Penjelasan Sekda soal Kebutuhan Medan Ekstrem
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyebut pengadaan kendaraan dilakukan berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni.
Ia juga menambahkan kondisi geografis Kaltim kerap berlumpur dan berbatu sehingga membutuhkan kendaraan dengan kemampuan off road yang memadai.
“Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan,” ujarnya.
Perbedaan Penekanan Alasan Pengadaan
Pernyataan Sri Wahyuni menekankan kebutuhan kendaraan untuk menjangkau wilayah pelosok dengan medan berat, sementara Rudy lebih menyoroti aspek representatif dan marwah daerah sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar ini tetap menjadi perbincangan publik. Namun Rudy menilai fasilitas kepala daerah memiliki dimensi simbolik sebagai representasi daerah.
“Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan menjalankan amanah,” ujarnya.