Deklasifikasi Dokumen JFK Hingga MLK oleh Donald Trump

January 25, 2025 By Amandira Maharani

25 Januari 2025 – Pada 23 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan pembukaan dokumen rahasia terkait pembunuhan John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, dan Martin Luther King Jr. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan menjawab berbagai teori konspirasi yang telah berkembang selama puluhan tahun.

Perintah Deklasifikasi Dokumen

Trump memerintahkan penerbitan dokumen secara penuh tanpa penyuntingan tambahan. Dalam perintah ini, ia memberi tenggat waktu 15 hari bagi lembaga pemerintah untuk menyusun rencana pelepasan dokumen pembunuhan JFK. Untuk dokumen RFK dan MLK, tenggat waktu yang diberikan adalah 45 hari.

Langkah ini menarik perhatian publik karena kasus pembunuhan ketiga tokoh besar tersebut telah lama menjadi sumber teori konspirasi yang belum terpecahkan. Namun, lembaga seperti CIA dan FBI diperkirakan akan mempertahankan kerahasiaan atas dokumen tertentu dengan alasan keamanan nasional.

Pembunuhan Tiga Tokoh Besar dan Kontroversinya

Pembunuhan John F Kennedy

John F. Kennedy, presiden ke-35 Amerika Serikat, tewas ditembak pada 22 November 1963 di Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald ditetapkan sebagai pelaku tunggal oleh Komisi Warren. Namun, teori konspirasi tentang keterlibatan CIA, mafia, dan kelompok lain terus berkembang hingga kini.

Oswald sendiri tewas dua hari setelah ditangkap, ditembak oleh Jack Ruby, seorang pemilik klub malam. Rangkaian peristiwa ini memicu keraguan terhadap laporan resmi pemerintah.

Pembunuhan Robert F Kennedy

Robert F. Kennedy, adik JFK sekaligus kandidat presiden AS, dibunuh pada 1968 oleh Sirhan Sirhan. Sirhan, seorang pria Palestina, diduga termotivasi oleh ketidakpuasannya terhadap kebijakan AS yang mendukung Israel. Kasus ini juga menimbulkan teori konspirasi yang mempertanyakan apakah Sirhan bertindak sendirian.

Pembunuhan Martin Luther King Jr

Martin Luther King Jr., pemimpin hak-hak sipil, tewas ditembak pada April 1968 oleh James Earl Ray, seorang nasionalis kulit putih. Kasus ini telah lama memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya konspirasi yang melibatkan pihak lain.

Upaya Deklasifikasi yang Tertunda Selama Puluhan Tahun

Sejak tahun 1990-an, sebagian dokumen terkait pembunuhan ini telah dirilis secara bertahap. Pada Desember 2022, Arsip Nasional AS menyatakan bahwa 97 persen dokumen JFK telah dipublikasikan. Namun, ribuan dokumen lainnya masih dirahasiakan.

Trump sendiri sempat menunda deklasifikasi penuh selama masa jabatan pertamanya akibat tekanan dari lembaga keamanan. Dokumen yang dirilis baru-baru ini menyoroti pemantauan CIA terhadap Oswald sebelum pembunuhan JFK, menambah keraguan terhadap narasi resmi pemerintah.

Teori Konspirasi yang Terus Menjadi Perdebatan

Kasus pembunuhan JFK, RFK, dan MLK terus memunculkan berbagai teori konspirasi. Sebagian besar masyarakat Amerika percaya bahwa para pelaku tidak bertindak sendiri.

Paul Landis, mantan agen Secret Service, mengungkapkan keraguannya terhadap teori “satu peluru” yang menjadi dasar kesimpulan resmi dalam kasus JFK. Selain itu, RFK Jr., keponakan JFK, menyatakan keyakinannya bahwa Sirhan Sirhan tidak bertindak sendirian dalam pembunuhan RFK.

Tantangan dalam Pelaksanaan Deklasifikasi

Meskipun perintah eksekutif telah dikeluarkan, pelaksanaan deklasifikasi menghadapi tantangan besar. Lembaga seperti CIA dan FBI diperkirakan akan tetap menahan sebagian dokumen atas dasar keamanan nasional.

Publik berharap bahwa deklasifikasi ini dapat memberikan jawaban yang telah lama ditunggu. Namun, skeptisisme tetap ada, mengingat kemungkinan adanya sensor tambahan dalam dokumen-dokumen yang akan dirilis.

Harapan Publik dan Langkah Selanjutnya

Deklasifikasi dokumen ini merupakan langkah besar yang berpotensi mengungkap fakta baru tentang pembunuhan JFK, RFK, dan MLK. Namun, apakah langkah ini mampu menjawab semua pertanyaan publik atau justru menimbulkan lebih banyak misteri masih menjadi tanda tanya besar.

Langkah Trump ini mencerminkan upaya untuk memenuhi janji transparansi pemerintah, meskipun hasil akhirnya akan sangat bergantung pada komitmen lembaga terkait dalam menjalankan perintah tersebut.