Dedi Mulyadi Sudah Mulai Jalankan Program Pengiriman Anak Nakal ke Barak Militer

May 3, 2025 By Rio Baressi

3 Mei 2025 – Program pendidikan semi militer yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai perhatian publik. Ditujukan untuk siswa yang dianggap bermasalah, program ini telah dimulai di Purwakarta dan Bandung dengan melibatkan TNI-Polri. Meskipun menuai dukungan dari sebagian kalangan, banyak pula pihak yang mempertanyakan efektivitas dan dasar kebijakan ini.

Latar Belakang Program Pendidikan Ala Militer

Program ini menyasar siswa SMP dan SMA yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti tawuran, geng motor, dan pelanggaran hukum lainnya. Dedi Mulyadi menyebut, siswa yang dikirim ke barak militer adalah mereka yang “sudah tidak mampu dididik oleh orang tua di rumahnya.” Orang tua yang menyerahkan anaknya ke program ini diwajibkan menandatangani surat pernyataan bermaterai sebagai bentuk persetujuan.

Postingan Instagram Dedi Mulyadi

Melalui postingan video instagram @dedimulyadi71 (02/05/25), Dedi Mulyadi merekam dirinya di depan mobil resimen 1 Kostrad, ia menjelaskan bahwa siswa-siswa yang bermasalah seperti tawuran, merokok, hingga memakai narkoba telah masuk ke mobil resimen dan siap untuk diantar ke barak militer selama 6 bulan untuk menjalani pendidikan. Dalam video tersebut Dedi Mulyadi juga mewawancarai orang tua salah satu anak yang terlibat tawuran, orang tua dari anak tersebut berharap bahwa anaknya akan menjadi tentara setelah menjalani pendidikan militer ke Resimen 1 Sthira Yudha Kostrad. Dedi Mulyadi juga berharap anak-anak yang mengikuti pendidikan di Barak Militer kelak menjadi Perwira Negara

Lokasi Pelaksanaan dan Teknis Program

Pendidikan ini telah dimulai di dua lokasi: Purwakarta dan Kota Bandung. Di Purwakarta, siswa ditempatkan di Resimen Armed 1/Sthira Yudha/Kostrad, sementara di Bandung di Rindam III/Siliwangi. Menurut Dedi, pelajar akan tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa, dengan guru dari sekolah asal yang mengajar di barak.

Kegiatan sehari-hari siswa diatur secara ketat: tidur pukul 8 malam, bangun pukul 4 pagi, membersihkan kamar dan toilet, olahraga, serta belajar hingga siang hari. Setelah istirahat, mereka mendapatkan pelatihan keterampilan seperti bertani, elektro, hingga otomotif. “Gizinya cukup, olahraganya cukup, istirahat cukup,” kata Dedi Mulyadi.

Pendanaan dan Dukungan Pemerintah Daerah

Pendanaan awal program ini berasal dari biaya operasional kepala daerah. Dedi mengatakan, “Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masak kita nggak bisa ngirim makan sih?” Ia juga menyebut bahwa program ini bisa dimasukkan ke dalam sistem anggaran daerah di masa mendatang.

Dukungan juga datang dari Kabupaten Cirebon. Bupati Imron menyatakan kesiapan untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer Arhanud. “Karena untuk pendidikan karakter,” ujarnya. Kerja sama dengan unsur militer di wilayah Cirebon juga tengah dibahas.

Kritik dan Kontroversi

Program ini tidak lepas dari kritik. Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, mengkritik pendekatan militer untuk mengatasi perilaku remaja. “Masalah siswa yang bermasalah harus diselesaikan dengan cara yang lebih mendalam, yang melibatkan pendekatan psikologis dan sosial,” katanya.

Senada, Satriwan Salim dari P2G mempertanyakan konsep dasar program ini. Ia menilai durasi enam bulan hingga satu tahun terlalu panjang dan bisa mengganggu kurikulum pendidikan siswa. “Kalau itu sampai 6 bulan, nanti kurikulum pendidikannya bagaimana?” ujarnya.

Pembelaan dari Gubernur Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa siswa tetap berstatus sebagai pelajar di sekolah asal. Ia menolak anggapan bahwa program ini bentuk militerisasi. “Paskibra dilatihnya sama siapa? TNI. Sekolah Taruna Nusantara itu juga semi militer. Jadi bukan hal baru,” katanya.

Program ini menurutnya adalah upaya membentuk karakter dan kedisiplinan anak bangsa yang terancam hilang akibat pergaulan bebas, penyalahgunaan gawai, hingga kekurangan gizi.

Dengan segala kontroversinya, program pendidikan semi militer di Jawa Barat membuka diskusi publik mengenai metode paling tepat dalam menangani kenakalan remaja. Pendekatan berbasis kedisiplinan memang penting, namun perlunya keseimbangan dengan pendekatan psikologis dan sosial tidak bisa diabaikan. Masyarakat dan pemangku kepentingan kini menanti hasil nyata dari program ini dalam membentuk generasi muda yang lebih bertanggung jawab.