Dedi Mulyadi Menangis, Saksi Langsung Kerusakan Lingkungan di Puncak Bogor

March 7, 2025 By Abril Geralin

07 Maret 2025 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan langsung alih fungsi lahan yang massif di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025). Momen emosional ini terjadi saat kunjungan inspeksi bersama jajaran pemerintah pusat untuk menyegel empat lokasi wisata yang terindikasi melanggar ketentuan tata ruang.

“Ini yang berikan izinnya siapa, dari sisi aspek regulasi bisa rekomendasikan untuk dicabut?” ucap Dedi dengan nada bergetar saat berbincang dengan salah satu petugas Kementerian Lingkungan Hidup di tempat wisata Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor.

Gubernur tampak lemas dan bersandar pada pagar besi, tertunduk dengan air mata berlinang, saat melihat kawasan hutan lindung yang longsor. Punggungnya sempat dielus oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, untuk menenangkannya.

Empat Destinasi Wisata Disegel Karena Alih Fungsi Lahan

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari operasi penyegelan yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Dari tempat wisata Eiger Adventure Land yang masih dalam proses pembangunan, Dedi tercengang melihat ke arah area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di seberangnya. Tampak berdiri bangunan yang rencananya akan terhubung dengan Eiger Adventure Land melalui jembatan gantung.

“Dalam rangka kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa dalam rangka juga menegakkan aturan hukum Undang-Undang berlaku,” kata Menko Pangan Zulkifli Hasan usai melakukan penyegelan.

Adapun empat lokasi yang disegel adalah Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy milik PT Jaswita, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land. Zulkifli bahkan menegaskan, “Empat hari ini, besok mungkin nambah lagi.”

Hibisc Fantasy Dibongkar, Gubernur Tegas Meski BUMD Sendiri

Tindakan tegas tidak hanya berhenti pada penyegelan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung memberi perintah untuk membongkar Wisata Hibisc Fantasy yang beroperasi di Kawasan Puncak karena melanggar perizinan. Yang menarik, wisata tersebut dikelola oleh PT Jaswita yang merupakan BUMD Provinsi Jabar sendiri.

“Dibongkar mulai hari ini, alatnya sudah turun,” kata Dedi saat melakukan sidak di Hibisc Puncak Bogor, Kamis (6/3).

Ketika melakukan sidak, Dedi menemukan beberapa dugaan pelanggaran serius. Izin yang dikantongi PT Jaswita adalah pengelolaan lahan wisata Hibisc Fantasy seluas 4.000 meter persegi, namun faktanya area wisata itu sudah mencapai 15.000 meter persegi.

“Banyak, pelanggaran lingkungan, pelanggaran izin lokasinya. Karena kan membangun melebihi apa yang ditetapkan,” katanya.

Hibisc Fantasy, kata Dedi, juga menjadi salah satu penyebab banjir bagi perkampungan sekitar karena dibangun di aliran sungai. “Sungai itu mengalir ke kampung itu. Jadi banjir kampung di bawah penyebabnya dari sini, kemudian juga ketinggiannya salah,” tuturnya.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan akan mengubah tempat wisata menjadi hutan kembali setelah pembongkaran. “Sehingga ini ditutup, dibongkar mulai hari ini. Kemudian nanti menjadi tanah yang diolah oleh Provinsi Jabar untuk menjadi hutan,” katanya.

Menurutnya, sebelum dilakukan pembongkaran paksa, pihak pemda sudah memberikan sejumlah peringatan agar kawasan ini dibongkar karena menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Namun peringatan itu diabaikan.

Dedi juga memastikan pegawai yang terdampak akan diberikan kompensasi. “Pemprov akan memberikan kompensasi bagi mereka untuk bisa pulang kampungnya, karena kebanyakan dari Jawa Tengah,” ucapnya.

Dedi menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan memberikan perintah tegas meski proyek itu adalah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Harus jadi contoh. Siapa pun yang melanggar harus ditindak tegas. Bongkar hari ini juga,” tutupnya.

Indikasi Pidana dan Dampak Lingkungan

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa terdapat indikasi pelanggaran pidana dalam pembangunan keempat wisata yang disegel. “Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut dua hal terkait dengan semua tenant yang disita oleh Pak Menko dan Pak Gubernur,” katanya.

Berdasarkan hasil kajian, keempat bangunan tersebut telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian material yang cukup besar dan bahkan menimbulkan satu korban jiwa.

Perubahan Lanskap Jadi Biang Kerok Banjir dan Longsor

Beberapa hari sebelumnya, pada 3 Maret 2025, Gubernur Dedi Mulyadi telah menyinggung soal perubahan lanskap di kawasan Puncak Bogor sebagai penyebab utama terjadinya banjir dan longsor.

“(Puncak) sekarang berubah isinya bangunan, tempat wisata, vila, dan sejenisnya. Ayo, berani nggak kita bareng-bareng untuk segera menyulap Puncak jadi kawasan hijau, bukan kawasan beton. Ributnya jangan pada waktu hujan, nanti sudah musim kemarau lupa lagi, hujan ribut lagi,” katanya dalam video di akun Instagram-nya.

Dedi mengajak publik menyelesaikan masalah ini bersama-sama sampai tuntas. “Tanpa ada kepentingan apapun, kecuali konservasi,” tegasnya. “Ayo sekarang kita gerakin daerah-daerah kosong perbukitan, tanamin pohon. Saya sudah minta Kepala (Dinas) Kehutanan (Jawa Barat) siapkan ratusan ribu bila perlu jutaan pohon untuk segera ditanamkan.”

Walhi: 65 Persen Kawasan Puncak Telah Rusak Parah

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat turut menegaskan bahwa kerusakan lingkungan di kawasan Puncak Bogor adalah penyebab utama banjir. Direktur Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, menyatakan bahwa deforestasi dan alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Hutan dan lahan resapan air yang seharusnya jadi benteng alami terhadap banjir telah berubah jadi vila, hotel, perumahan, dan pengembangan wisata yang berkedok ramah lingkungan,” ujarnya.

Yang lebih memprihatinkan, Iwang mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kerusakan di kawasan Puncak Bogor diperkirakan telah mencapai 45 persen, dan kini meningkat drastis menjadi sekitar 65 persen dari total luas kawasan.

“Ini meningkat drastis, sehingga jika dihitung per hari ini, kerusakan akibat alih fungsi kawasan dapat diperkirakan jadi 65 persen atau setara setengah lebih luas kawasan Puncak Bogor telah mengalami kerusakan yang serius. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan berkurang drastis,” kata Iwang.

Evaluasi Tata Ruang dan Moratorium Pembangunan

Terkait kerusakan lingkungan di Puncak Bogor yang disebut jadi biang keladi banjir, Dedi mengatakan pihaknya akan mengevaluasi tata ruang di kawasan tersebut. Evaluasi ini akan dilakukan bersama pemerintah pusat, yang kemudian memungkinkan dilakukannya moratorium pembangunan.

“Tidak usah lagi ada acara seremoni-seremoni, upacara, langsung gerakin petani, gerakin warga nanemin pohon, setiap warga nanti mendapat hak melakukan pengelolaan dan saya lagi memikirkan bagaimana membiayainya,” tegas Dedi, menunjukkan komitmennya untuk segera melakukan penghijauan kembali kawasan Puncak.

Air mata Gubernur Dedi Mulyadi menjadi simbol kepedihan atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Namun di balik kesedihan itu, terdapat tekad kuat untuk memulihkan fungsi kawasan Puncak sebagai penyangga ekologis bagi wilayah di bawahnya.