Badai Kenaikan Harga Mengancam Daya Beli Warga Kelas Menengah di Indonesia

May 10, 2026 By RB

10 Mei 2026 – Situasi ekonomi domestik di kuartal kedua tahun 2026 ini tengah menghadapi tantangan berat akibat lonjakan harga beruntun pada sektor energi dan pangan, yang memicu fenomena “turun kelas” bagi jutaan warga calon kelas menengah dan menengah atas di Indonesia.

Kronologi Kenaikan Harga BBM dan LPG Nonsubsidi per 18 April 2026

Pemerintah melalui PT Pertamina secara resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Langkah ini diambil guna mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Kebijakan ini mencakup lonjakan harga yang cukup signifikan di berbagai wilayah:

• Rata-Rata Kenaikan BBM Nonsubsidi Mencapai 60% Berlaku sejak 18 April 2026 untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Di wilayah Jakarta, harga Pertamax Turbo melonjak menjadi Rp19.400 per liter (dari Rp13.100), Dexlite menjadi Rp23.600 per liter (dari Rp14.200), dan Pertamina Dex menyentuh Rp23.900 per liter (dari Rp14.500). Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green saat ini belum mengalami kenaikan.
• Rata-Rata Kenaikan Harga LPG Nonsubsidi Mencapai 19% Untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, tabung LPG 5,5 kg naik dari Rp90.000 menjadi Rp107.000, sedangkan ukuran 12 kg naik dari Rp192.000 menjadi Rp228.000. Kenaikan tertinggi dirasakan oleh masyarakat di wilayah Maluku dan Papua, di mana LPG 5,5 kg dipatok Rp134.000 dan ukuran 12 kg mencapai Rp285.000.

Faktor Global di Balik Penyesuaian Harga Energi

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini merupakan dampak langsung dari melonjaknya harga minyak global akibat ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Meskipun pada perdagangan Selasa (21/04) pagi harga minyak mentah Brent sempat berada di kisaran US$94,92 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) di US$88,50 per barel karena pengaruh perundingan AS-Iran, tren energi global tetap menuntut adanya penyesuaian berkala. Pihak Pertamina juga menambahkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ikut andil dalam keputusan ini demi menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Fenomena Kelas Menengah Vulnerable dan Risiko Kelangkaan Barang Bersubsidi

Kenaikan harga pada sektor nonsubsidi ini justru memukul kelompok masyarakat yang berada di posisi tanggung, atau yang sering disebut sebagai kelas menengah vulnerable (rentan).

Direktur Riset dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengungkapkan analisisnya mengenai kelompok yang paling terbebani ini:

“Jumlah mereka yang berada di tengah-tengah ini sekitar 70%. Mereka masih ada kemewahan untuk membeli Pertamax Turbo karena, mungkin, sayang dengan kendaraannya. Tapi mereka tidak bisa menggunakan gas LPG 3 kilogram karena keterbatasan akses. Dan juga masyarakat yang secara akses geografis paling jauh dan susah. Artinya mereka jauh dari pusat-pusat kota. Itu yang akan paling merasakan andaikan harga-harga naik.”

Kelompok berpenghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) ini dinilai tidak cukup miskin untuk mendapatkan akses penuh ke bantuan sosial atau barang bersubsidi, namun tidak cukup kaya untuk terus mempertahankan konsumsi barang nonsubsidi.

Ancaman Migrasi Massal ke Produk Subsidi

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, sependapat bahwa disparitas harga yang terlampau tajam akan memaksa konsumen “turun kelas”. Konsumen diprediksi akan mencari akal untuk bertahan hidup dengan berbondong-bondong pindah ke produk subsidi.

“Mereka, mungkin, akan berusaha daftar di aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan barcode dan sebagainya.”

Andri Perdana memperingatkan bahwa jika migrasi massal ini berlangsung dalam jangka panjang, maka potensi kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi 3 kg di lapangan tidak akan terhindarkan. Efek dominonya, pemerintah bisa terdorong untuk menekan atau mengurangi kuota stok barang subsidi demi mengontrol pembengkakan anggaran belanja subsidi.

Realita di Lapangan dan Dampak Ekspektasi Inflasi pada Sektor Usaha Kuliner

Meskipun Bank Indonesia membatasi target inflasi di angka 3,5% karena kenaikan harga dibatasi pada sektor nonsubsidi, daya beli riil masyarakat dipastikan tetap mengalami penurunan. Hal ini diperparah oleh adanya ekspektasi inflasi, di mana pelaku usaha merasa kenaikan biaya operasional menuntut penyesuaian harga pada seluruh rantai pasok barang dan jasa.

Beberapa pengakuan dari masyarakat dan pelaku usaha mikro memperlihatkan tekanan nyata di lapangan:

• Krisna (47), Pekerja Swasta di Bandung Sebagai kepala keluarga dengan dua anak dan berpendapatan sesuai UMP, ia mengeluhkan pengeluaran bulanan yang melonjak dari Rp2,5 juta menjadi lebih dari Rp3 juta akibat kenaikan harga pangan pokok seperti beras, minyak goreng, dan daging. “Dengan situasi saat ini, gaji habisnya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, selain untuk pendidikan anak. Boro-boro bisa menabung atau memikirkan liburan. Kami tidak berharap bantuan sosial, hanya saja kebijakan yang dibuat tolong dipikirkan manfaatnya bagi semua golongan. Kami sebagai kelas menengah, selama ini terjepit oleh berbagai kebijakan. Masuk ke kelompok miskin enggak, tapi kaya juga enggak,” keluhnya.
• Dito, Pemilik Rumah Makan Al Kahfi di Makassar Mengalami lonjakan harga LPG 5,5 kg dari Rp110.000 menjadi Rp120.000 per tabung. Untuk menyiasatinya, ia terpaksa beralih menggunakan LPG subsidi 3 kg dan menaikkan harga jual menunya secara perlahan sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000. “Saya lagi coba pakai gas (LPG) 3 kilogram, pakai yang subsidi. Jadi bisa stabil dan menutupi pengeluaran. Jujur saja, sangat-saman membebani [kenaikan harga BBM dan LPG], sumpah. Saya mau naikkan harga nanti takutnya orang enggak datang. Karena pembeli kami itu kebanyakan mahasiswa dan orang-orang kantoran,” cetus Dito.
• Suroto, Pemilik Warung Makan di Jayapura Menghabiskan hingga 16 tabung LPG 12 kg per bulan dengan harga Rp307.000 per tabung. Berbeda dengan daerah lain, wilayah Jayapura tidak menyediakan LPG subsidi 3 kg, sedangkan opsi berpindah ke minyak tanah dinilai akan menghambat efisiensi kerja operasional. Siasat terakhir yang bisa dilakukannya demi menghindari kehilangan pelanggan adalah dengan memperkecil ukuran porsi makanan. “Di Jayapura tidak ada yang menjual gas LPG 3 kilogram, terus mau beralih ke minyak tanah tidak memungkinkan karena akan membuat kerja kita terhambat, [kenaikan harga] ini sangat membebani. Takut, kalau [harga jual] naik pelanggan kabur, kasihan juga rakyat kecil… Sekarang mungkin siasatnya mengurangi ukuran ayam, yang biasanya ukuran satu kilogram dibagi empat bagian, kini ayam ukuran kecil dibagi empat,” tutur Suroto.

Krisis Tambahan dari Kenaikan Harga Minyak Goreng Akibat Lonjakan Bahan Baku Hulu

Beban konsumsi masyarakat semakin bertambah setelah harga minyak goreng (migor) di pasar tradisional terpantau ikut merangkak naik secara merata. Berdasarkan pantauan riil di Pasar Rumput, Jakarta Selatan pada Jumat (24/4/2026), minyak goreng kemasan premium merek Tropical dijual seharga Rp45.000 per 2 liter (sebelumnya Rp41.000–Rp42.000) dan kemasan 1 liter dipatok Rp23.000. Minyak goreng curah pun ikut terdongkrak naik menjadi Rp23.000 per kilogram dari harga semula Rp21.000.

Secara rata-rata nasional berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, tren kenaikan harga tercatat sebagai berikut:

Jenis Minyak Goreng	Harga Rata-Rata Nasional (24/4/2026)	Kenaikan Bulanan (vs 27/3/2026)	Kenaikan Tahunan (vs 24/4/2025)
Kemasan Premium	Rp21.889 per liter	↑ 2,78%	↑ 4,97%
Minyak Curah	Rp19.542 per liter	↑ 2,66%	↑ 8,81%

Para pedagang sembako di pasar mengungkapkan bahwa lonjakan harga ini dipicu oleh naiknya harga beli plastik kemasan pembungkus. Namun, mereka memastikan bahwa pasokan barang di pasar tetap melimpah dan tidak mengalami kelangkaan.

Tanggapan Resmi Pemerintah Terhadap Dinamika Sektor Energi dan Pangan

Menanggapi berbagai keresahan publik dan pelaku usaha, jajaran menteri terkait memberikan penjelasan mengenai latar belakang kebijakan serta langkah penanganan yang sedang ditempuh pemerintah.

Kebijakan LPG Nonsubsidi Ditujukan untuk Kelompok Mampu

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kenaikan harga energi nonsubsidi semestinya tidak menjadi persoalan besar karena segmen pengguna gas tersebut secara indikatif merupakan kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu. Ia mengingatkan agar eselon masyarakat berkecukupan tidak ikut mengambil jatah kuota LPG 3 kg yang diprioritaskan bagi rakyat miskin.

“Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Ya udah orang mampu, kan gini, negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya adalah mereka yang tidak mampu… Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu, itu aja kok. Ya masa orang kata pendapatannya di atas Rp500 juta per bulan disuruh pakai LPG 3 kilogram? Sorry ye,” ujar Bahlil.

Bahlil juga mengklaim bahwa stok total ketersediaan pasokan LPG nasional saat ini berada dalam kondisi aman, meski struktur pemenuhannya masih banyak mengandalkan jalur impor.

Masalah Kemasan Plastik Menjadi Penyebab Utama Kenaikan Minyak Goreng

Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memberikan klarifikasi terkait melesatnya harga minyak goreng di pasaran. Budi menegaskan bahwa akar masalahnya murni bersumber dari tekanan di sisi hulu industri, spesifiknya pada lonjakan harga bahan baku pembungkus kemasan, bukan karena minimnya pasokan minyak.

“Kalau minyak goreng premium itu terutama memang yang daerah kayak Papua itu karena kan memang distribusinya. Tadi kami sudah komunikasi dengan para produsen, yang pada prinsipnya stok barang ada, nggak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada. Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik. Kita kembali ke hulu kita selesaikan, karena kan dari hulu nanti akhirnya dampaknya ke produk yang lain,” terang Budi Santoso di Jakarta.

Tingginya harga plastik tersebut dipengaruhi oleh terganggunya pasokan nafta global sebagai imbas dari meluasnya konflik di Timur Tengah. Mengingat sebagian besar produk minyak goreng menggunakan kemasan plastik, fluktuasi harga nafta secara otomatis mengerek biaya produksi total secara signifikan.

Sebagai langkah solusi cepat, Kemendag kini tengah berkoordinasi erat dengan pelaku industri hilir untuk memperlancar proses impor bahan baku nafta yang saat ini dilaporkan sudah masuk dalam rute pengiriman menuju Indonesia. Pemerintah berharap ketika pasokan komponen hulu ini kembali normal, para distributor dapat segera melakukan penyesuaian harga jual di tingkat pasar eceran.