Sinyal PDIP Tinggalkan Oposisi Kian Kuat, Megawati Instruksikan Seluruh Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

August 1, 2025 By RB

01 Agustus 2025 – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara tegas menginstruksikan seluruh kader partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai sebagai sinyal politik penting dalam menghadapi tantangan nasional, mulai dari kondisi fiskal yang genting hingga situasi geopolitik yang kian kompleks.

Instruksi Megawati di Tengah Bimtek Fraksi PDIP

Dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota legislatif Fraksi PDIP di Sanur, Bali, Megawati menyampaikan arahan langsung yang menekankan pentingnya dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan bahwa Megawati mendorong para kader untuk tetap berada pada satu frekuensi demi menjaga soliditas organisasi.

“Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” ujar Deddy.

Menurut Deddy, Megawati menekankan bahwa dukungan itu harus diberikan terhadap upaya-upaya positif pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat. Fokus utama adalah menghadapi tantangan serius seperti defisit fiskal, menurunnya pemasukan negara, pembayaran utang luar negeri, serta tekanan ekonomi global dan geopolitik.

Pesan Megawati Tentang Peran Strategis Partai Politik

Selain arahan strategis, Megawati juga menekankan nilai-nilai dasar perjuangan politik yang harus dipegang teguh oleh seluruh kader. Ia menegaskan bahwa partai politik adalah pilar utama dari pemerintahan dan harus tetap solid agar bisa memainkan perannya secara optimal.

Megawati juga meminta para kader turun langsung ke masyarakat untuk memahami dan menyerap permasalahan rakyat. “Dengan landasan undang-undang yang ada, partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik,” tegas Deddy mengutip pernyataan Megawati.

Amnesti Hasto Kristiyanto dan Sinyal Perubahan Arah Politik

Sinyal perubahan arah politik PDIP semakin kuat menyusul pemberian amnesti dari Presiden Prabowo kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Melalui hak prerogatifnya, Prabowo mengusulkan amnesti kepada Hasto bersama 1.116 narapidana lain, yang disetujui oleh DPR RI.

“Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat konferensi pers di Gedung DPR.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, Dasco membagikan momen pertemuannya dengan Megawati, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo. Dalam unggahan Instagram-nya, Dasco menulis, “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan.”

Konsolidasi PDIP dan Pemerintahan Prabowo

Langkah Megawati yang mengarahkan PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo menandai fase baru dalam dinamika politik nasional. Konsolidasi ini diperkirakan dapat memperkuat stabilitas pemerintahan dan memberikan ruang bagi kerja sama lintas partai untuk menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa.

Dengan perintah langsung dari Ketua Umum, serta sinyal amnesti politik dari Presiden, hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo tampak semakin harmonis dan strategis. Bagi publik dan pelaku politik nasional, ini bisa menjadi indikasi bahwa PDIP secara perlahan tengah meninggalkan peran oposisi dan mulai merapat ke lingkaran kekuasaan.