212 Merek Beras Premium Diduga Oplosan, Mentan: Potensi Kerugian Masyarakat Capai Rp100 Triliun

July 14, 2025 By pj

14 April 2025 – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan mengungkap temuan besar yang mengguncang sektor pangan nasional. Sebanyak 212 merek beras diduga melakukan praktik oplosan, mencampur beras kualitas rendah dengan klaim premium. Temuan ini berpotensi menyebabkan kerugian masyarakat hingga hampir Rp100 triliun setiap tahun, dan kini tengah diproses oleh aparat penegak hukum.

Modus Oplosan Terstruktur Rugikan Konsumen

Pemeriksaan yang dilakukan sejak 10 Juli 2025 menemukan berbagai pelanggaran mulai dari berat kemasan yang tidak sesuai hingga kualitas beras yang tidak mencerminkan label.

“Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram,” ujar Mentan Amran dalam video yang diterima Kompas.com, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Akumulasi kerugian akibat praktik ini sangat besar, bahkan jika terjadi selama lima hingga sepuluh tahun, nilainya bisa mencapai Rp500 hingga Rp1.000 triliun.

212 Merek Beras Diserahkan ke Aparat Penegak Hukum

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa nama-nama merek yang terbukti melanggar akan diumumkan secara bertahap kepada publik.

“Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan, dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat,” ujarnya.

Kementan berharap agar masyarakat dapat memperhatikan merek-merek tersebut agar tidak lagi tertipu dalam membeli beras di pasaran. Pemeriksaan dilakukan terhadap empat produsen besar, di antaranya Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Pemerintah Beri Peringatan Keras bagi Pelaku Usaha

Amran menekankan pentingnya kejujuran dalam berbisnis, terlebih dalam sektor pangan yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.

“Kepada saudara di seluruh Indonesia, jangan lakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang ditentukan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa praktik penipuan semacam ini sangat berdampak pada masyarakat miskin yang mengandalkan beras sebagai bahan pokok harian.

“Kalau menengah ke atas mungkin tidak terlalu berat, tapi saudara kita yang di bawah garis kemiskinan ini harus kita pedulikan. Ini pesan Pak Presiden. Beliau tegas meminta berantas korupsi, berantas mafia. Tidak ada lagi korupsi di sektor pangan,” ungkap Amran.

Satgas Pangan Gerak Cepat Tindaklanjuti

Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf mengonfirmasi bahwa proses pemeriksaan sudah berjalan terhadap sejumlah produsen dan merek yang diduga terlibat. Sampel-sampel dari berbagai wilayah telah dikumpulkan untuk diverifikasi kebenarannya.

“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Helfi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).

Hasil awal menunjukkan 26 merek dari empat perusahaan besar tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Pemerintah menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara tegas dan independen.

Cadangan Beras Nasional Aman

Meski tengah dilakukan penindakan besar-besaran, Amran memastikan bahwa cadangan beras nasional dalam kondisi aman, mencapai 4,2 juta ton. Ini menjadi waktu yang tepat untuk membersihkan rantai distribusi dari pelaku curang tanpa mengganggu ketersediaan beras di pasar.

“Ini harus kita selesaikan, kesempatan emas kita selesaikan. Di saat produksi kita, stok kita banyak,” ujarnya.