June 28, 2025 By A G
28 Juni 2025 – Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik dengan munculnya wacana pembagian wilayah menjadi lima provinsi baru. Dengan populasi hampir 50 juta jiwa dan luas wilayah lebih dari 37.000 km², Jawa Barat dinilai terlalu besar untuk dikelola secara efektif dalam satu kesatuan administratif. Wacana yang digulirkan para tokoh masyarakat, DPRD, hingga aktivis lokal ini mengusulkan pembentukan lima provinsi baru dengan identitas “Sunda” di setiap namanya.
Bagi generasi milenial dan Gen Z yang kini memasuki usia produktif, isu ini bukan sekadar wacana politik belaka. Pemekaran wilayah berpotensi memberikan dampak langsung terhadap karier, bisnis, dan kehidupan sehari-hari mereka yang tinggal atau bekerja di Jawa Barat. Mari kita telaah lebih dalam mengenai usulan kontroversial ini.
Berdasarkan usulan yang beredar, Jawa Barat akan dibagi menjadi lima provinsi dengan karakteristik budaya, ekonomi, dan geografis yang berbeda:
Wilayah ini mencakup Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Dikenal sebagai kawasan dengan pertumbuhan pesat dan kepadatan penduduk tinggi, wilayah ini memiliki potensi wisata alam yang menarik serta sektor pertanian yang kuat.
“Pemekaran ini akan mempermudah pengelolaan sumber daya dan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati.
Meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan budaya Jawa Barat, wilayah ini memiliki nilai strategis tinggi dengan ekosistem startup dan industri kreatif yang berkembang pesat.
Terdiri dari Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Wilayah ini merupakan jantung industri nasional dengan konsentrasi pabrik dan zona industri terbesar di Indonesia.
Mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Kawasan ini memiliki kekayaan budaya dan potensi ekonomi maritim yang besar, dengan Cirebon sebagai calon ibu kota.
Akan terdiri dari Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Dikenal sebagai wilayah agraris dan pariwisata dengan daya tarik seperti Pantai Pangandaran dan Pantai Batu Karas.
Salah satu alasan utama munculnya wacana ini adalah ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Banyak daerah di bagian timur dan selatan Jawa Barat merasa terabaikan dalam hal alokasi anggaran, pemerataan infrastruktur, serta pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan, “Pembagian wilayah ini bisa mengatasi rendahnya fiskal di beberapa daerah dengan mendistribusikan sumber daya ke wilayah lain yang lebih membutuhkan.”
Dengan struktur pemerintahan yang lebih kecil, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif. Hal ini terutama penting bagi generasi muda yang menginginkan layanan digital dan birokrasi yang lebih responsif.
“Bekasi sudah menjadi pusat industri, tetapi sering kali kebijakan dari provinsi tidak cukup cepat menanggapi kebutuhan lokal,” tutur pengusaha logistik Rina Susanti dari Bekasi.
Pemekaran wilayah berpotensi membuka peluang karier baru, terutama dalam sektor pemerintahan dan layanan publik. Bagi entrepreneur muda, hal ini juga bisa menjadi momentum untuk mengembangkan bisnis lokal dengan dukungan pemerintah daerah yang lebih fokus.
Dengan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, generasi muda diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik dengan lebih mudah, mulai dari pengurusan dokumen hingga program-program pemberdayaan.
Setiap provinsi baru akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan identitas dan potensi uniknya. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif, content creator, dan UMKM untuk berkembang dengan dukungan kebijakan yang lebih terarah.
Salah satu kekhawatiran utama adalah pembengkakan birokrasi dan beban APBD untuk membiayai lembaga pemerintahan baru seperti gubernur, DPRD provinsi, serta lembaga vertikal lainnya.
“Pemekaran bisa membuka peluang baru, seperti lowongan calon gubernur dan legislatif, tetapi juga menambah beban APBD,” kata aktivis lokal Budi Santoso.
Ada kekhawatiran bahwa pemekaran ini hanya menjadi proyek politik tanpa kajian mendalam. Generasi muda yang pragmatis tentunya tidak ingin melihat sumber daya publik terbuang untuk kepentingan elit politik semata.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa usulan pemekaran Jawa Barat masih memerlukan kajian mendalam. Moratorium daerah otonom baru (DOB) masih dalam tataran wacana dan belum menjadi usulan resmi.
“Tentu memerlukan kajian yang sangat matang tentang kriteria apa saja. Kedua, memerlukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kondisi fiskal seperti apa,” ucap Bima Arya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memberikan tanggapan yang cukup skeptis terhadap usulan ini. Menurutnya, kemungkinan terealisasi pemecahan Jawa Barat menjadi lima provinsi sangat kecil.
“Menurut saya agak jauh lah Jawa Barat dibagi lima provinsi itu, jadi kalau saya berpikir sih Jawa Barat maksimalkan ikhtiar-ikhtiar kita semua bersatu padu menguatkan kerja sama untuk fokus membangun Jawa Barat,” ungkapnya.
Masyarakat di wilayah-wilayah yang masuk dalam usulan pemekaran menyambut hangat wacana ini. Mereka berharap pemerintahan baru nantinya bisa merespons kebutuhan secara lebih cepat, khususnya di bidang infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal.
Namun, masyarakat juga berharap pemerintah benar-benar melibatkan mereka dalam setiap proses perencanaan, pembahasan, dan pelaksanaan pemekaran. “Pemekaran harus benar-benar dirancang untuk kepentingan rakyat, bukan elit politik,” tegas Budi Santoso.
Wacana pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru merupakan isu kompleks yang membutuhkan kajian mendalam dari berbagai aspek. Bagi generasi muda, ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Peluang untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik dan kesempatan karier yang lebih luas, namun juga tantangan untuk memastikan bahwa pemekaran ini benar-benar dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
Yang pasti, proses ini akan memakan waktu panjang dan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, termasuk generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan di masa depan. Apapun keputusan yang diambil, yang terpenting adalah memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama, bukan sekadar ambisi politik semata.