ICW Soroti Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad dari Dua Kementerian

November 10, 2026 By RB

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Pengadaan tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). ICW mengidentifikasi sejumlah persoalan, mulai dari konsistensi kebijakan efisiensi anggaran hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik.

Rincian Kontrak Jasa Influencer Perusahaan Raffi Ahmad

Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), ICW mengungkapkan bahwa total kontrak PT Rans Animasi Indonesia dari kedua kementerian mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Data tersebut bersumber dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya tercatat mengadakan lima paket pengadaan pada 2024 dengan total nilai sekitar Rp3,9 miliar. Pengadaan tersebut meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels dan Instagram Story @raffinagita1717, TikTok @raffinagita1717, serta jasa kehadiran dalam acara atau event attendance.

Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket jasa influencer pada 2025 hingga 2026 dengan total nilai Rp10,8 miliar. Masing-masing paket memiliki nilai sekitar Rp3,6 miliar dan berasal dari satuan kerja berbeda di lingkungan KKP.

Lima Persoalan Pengadaan Influencer yang Disoroti ICW

ICW mengidentifikasi lima persoalan dalam pengadaan jasa influencer tersebut. Berikut sejumlah poin yang menjadi perhatian organisasi antikorupsi itu.

1. Belanja Influencer Dipertanyakan di Tengah Efisiensi Anggaran

ICW menilai terdapat ketidakkonsistenan antara kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan realisasi belanja jasa influencer.

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan tersebut meminta kementerian dan lembaga membatasi sejumlah belanja, termasuk kegiatan seremonial, publikasi, seminar, serta studi banding.

Namun, KKP tetap mengadakan dua paket jasa influencer senilai total Rp7,2 miliar pada 2025 dan kembali menganggarkan Rp3,6 miliar pada 2026.

ICW juga membandingkan pengeluaran tersebut dengan kondisi transfer ke daerah yang mengalami penurunan pada 2026. Organisasi itu mempertanyakan urgensi pengeluaran ratusan juta rupiah untuk publikasi melalui media sosial di tengah tekanan anggaran pemerintah daerah.

2. Manfaat Jasa Influencer Dinilai Belum Terukur

Persoalan berikutnya adalah belum jelasnya manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer bagi kementerian.

ICW mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa pihak ketiga, padahal masing-masing instansi telah memiliki perangkat komunikasi publik, seperti biro hubungan masyarakat, situs web, media sosial resmi, serta unit teknologi informasi.

Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat dinilai kesulitan mengukur efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

3. Spesifikasi Pengadaan Berpotensi Mengarah ke Penyedia Tertentu

ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan Kemendikbudristek yang secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Menurut ICW, spesifikasi semacam ini berpotensi membatasi persaingan karena penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan serupa.

Selain itu, ICW mempertanyakan dasar penetapan harga, terutama penggunaan satuan detik dalam pembayaran penayangan konten dan keseragaman nilai kontrak sejumlah paket KKP.

4. Anggaran Negara Dikhawatirkan Menjadi Sarana Promosi Kekuasaan

ICW mengingatkan bahwa belanja influencer harus digunakan untuk kepentingan komunikasi publik, bukan sekadar membangun citra atau propaganda kekuasaan melalui figur populer.

Popularitas seorang influencer, menurut ICW, tidak otomatis mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, penggunaan uang negara perlu memiliki tujuan dan manfaat yang jelas.

5. Muncul Potensi Konflik Kepentingan

Persoalan terakhir berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik sekaligus sosok yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan PT Rans Animasi Indonesia.

Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk itu, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dan 2026.

Kondisi ini dinilai ICW menimbulkan potensi konflik kepentingan yang perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari pihak terkait.

ICW Minta Pengadaan Jasa Influencer Lebih Transparan

Melalui temuan tersebut, ICW menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer.

Keterbukaan mengenai kebutuhan pengadaan, metode penentuan harga, proses pemilihan penyedia, hingga hasil pekerjaan dinilai penting agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan uang pajak.

Dengan demikian, pengadaan jasa influencer oleh kementerian tidak hanya perlu dilihat dari besarnya anggaran, tetapi juga dari urgensi, manfaat, kewajaran harga, dan potensi konflik kepentingan yang menyertainya.