August 21, 2026 By RB

21 Agustus 2026 – Gaya berpidato Presiden Indonesia terus berubah mengikuti karakter pemimpin, situasi politik, dan kebutuhan komunikasi pada setiap zaman. Dari orasi revolusioner Soekarno, otoritas senyap Soeharto, hingga gaya spontan dan agresif Prabowo Subianto, pidato kepresidenan bukan sekadar cara menyampaikan pesan, tetapi juga mencerminkan bagaimana kekuasaan membangun citra, legitimasi, dan hubungan dengan publik.
Setiap presiden memiliki karakter komunikasi yang berbeda. Soekarno dikenal sebagai orator yang kuat dalam membangkitkan emosi dan semangat nasionalisme. Retorikanya mengandalkan Pathos, yakni daya tarik emosional, untuk membangun heroisme dan persatuan bangsa. Kemampuan berpidato tanpa teks dalam berbagai bahasa juga memperkuat citranya di panggung internasional.
Berbeda dengan Soekarno, Soeharto mengembangkan gaya komunikasi yang lebih tenang dan berjarak. Pidatonya menonjolkan otoritas, stabilitas, serta pembangunan. Produksi naskah pada masa Orde Baru juga sangat terpusat di Sekretariat Negara. Para penulis pidato dituntut memahami pola pikir dan preferensi bahasa Soeharto, bahkan ketika sang presiden tidak memberikan arahan secara langsung.
B.J. Habibie kemudian menghadirkan corak teknokratis. Kecepatan berpikir dan berbicaranya membuat penulis pidato harus menyusun naskah panjang yang mampu mengikuti ritme komunikasinya. Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu sosok yang berperan menyelaraskan gagasan teknokratis Habibie dengan struktur pidato yang tetap mudah dipahami.
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi salah satu presiden dengan gaya komunikasi paling berbeda. Ia hampir tidak pernah mengandalkan teks resmi ketika berpidato. Tim di sekelilingnya lebih berfungsi sebagai mitra diskusi, sparring partner intelektual, sekaligus penafsir pernyataan spontan kepada publik.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri mengedepankan komunikasi yang lebih tertutup dan konservatif. Pidatonya sangat bergantung pada naskah baku, disampaikan dengan tempo relatif lambat, dan lebih diarahkan untuk menghadirkan simbol stabilitas ketatanegaraan.
Era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY identik dengan gaya pidato yang rapi, terukur, dan diplomatis. Penyusunan naskah dilakukan dengan sangat detail, bahkan hingga memperhatikan tanda baca dan ejaan. Pendekatan ini membuat naskah final menjadi acuan utama ketika SBY tampil di podium.
Joko Widodo kemudian membawa gaya yang lebih sederhana dan pragmatis. Bahasa pidatonya berusaha menghindari jargon elite dan lebih dekat dengan percakapan masyarakat. Jokowi juga memanfaatkan budaya populer dalam komunikasi internasional, termasuk metafora dari film dan serial televisi. Pendekatan tersebut membuat pidatonya lebih mudah diingat sekaligus mendukung strategi diplomasi publik.
Pada era Presiden Prabowo Subianto, gaya komunikasi kembali mengalami perubahan. Prabowo dikenal memiliki gaya dynamic style, yakni keras, tegas, ekspresif, dan minim basa-basi. Ia juga kerap melakukan improvisasi dengan tidak sepenuhnya mengikuti naskah yang telah disiapkan tim.
Di balik pidato tersebut terdapat tim yang menyiapkan struktur narasi dan data strategis. Namun, improvisasi di atas podium menjadi salah satu ciri yang paling menonjol. Pendekatan ini dapat menciptakan kesan autentik dan dekat dengan audiens, tetapi sekaligus membawa risiko ketika pernyataan spontan menyangkut angka, fakta, atau isu sensitif.
Kontroversi juga muncul dari penggunaan sejumlah diksi keras. Frasa “Ndasmu Etik”, kata “bajingan”, hingga istilah “Londo Ireng” menjadi contoh bagaimana pilihan kata seorang kepala negara dapat memicu perdebatan mengenai etika komunikasi politik dan batas kepatutan di ruang publik.
Perbedaan gaya tersebut dapat dilihat melalui konsep retorika Aristotelian yang terdiri dari Ethos, Pathos, dan Logos. Ethos berkaitan dengan kredibilitas pembicara, Pathos dengan kemampuan membangun emosi audiens, sedangkan Logos menekankan argumentasi dan data.
Dalam analisis yang dirangkum dalam draf, retorika Prabowo menunjukkan komposisi Logos sebesar 38,9 persen, Pathos 33,3 persen, dan Ethos 27,8 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa gaya Prabowo tidak semata-mata mengandalkan emosi, tetapi juga menggunakan angka dan klaim kuantitatif sebagai alat legitimasi kebijakan.
Perjalanan gaya pidato para presiden menunjukkan bahwa tidak ada satu formula komunikasi yang berlaku untuk semua zaman. Soekarno mengandalkan daya ledak retorika, Soeharto menonjolkan otoritas dan stabilitas, Habibie membawa rasionalisme teknokratis, Gus Dur menggunakan keluwesan dan humor, SBY mengutamakan presisi, Jokowi menyederhanakan bahasa, sementara Prabowo tampil lebih spontan dan konfrontatif.
Pada akhirnya, kekuatan pidato kepresidenan bukan hanya terletak pada kemampuan menarik perhatian. Akurasi data, pilihan bahasa, konteks, serta kemampuan menjaga kepercayaan publik menjadi bagian penting dari komunikasi politik. Pidato yang kuat secara retoris akan lebih efektif ketika pesan yang disampaikan tetap terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menjembatani perbedaan di tengah masyarakat.