Kelangkaan BBM di Sumatra Picu Antrean Panjang dan Korban Jiwa, Ini Penyebab serta Dampaknya

July 15, 2026 By RB

15 Juli 2026 – Kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Sumatra, terutama Sumatra Selatan dan Sumatra Utara, semakin menjadi sorotan setelah memicu antrean panjang di SPBU hingga menelan korban jiwa. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga mengganggu sektor transportasi, logistik, hingga distribusi barang. Sejumlah pihak menilai persoalan tersebut dipicu oleh kombinasi keterbatasan kuota, distribusi yang belum optimal, hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

Antrean BBM Berjam Jam Ganggu Aktivitas Masyarakat

Antrean panjang kendaraan terlihat di berbagai SPBU di Palembang dan Medan selama beberapa pekan terakhir. Kendaraan pribadi, truk, bus antarkota, hingga angkutan logistik harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan solar bersubsidi.

Situasi ini bahkan memakan korban jiwa setelah seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin. Polisi menduga korban meninggal akibat kelelahan setelah menghabiskan waktu lama dalam antrean.

Kelangkaan solar juga membuat banyak sopir kehilangan waktu istirahat. Ronaldi, sopir bus AKAP rute Padang–Palembang, mengaku kini harus menginap satu malam di Palembang karena waktu yang sebelumnya digunakan untuk beristirahat habis untuk mengantre BBM.

“Harusnya kami bisa istirahat tapi malah harus antre solar.”

Selain itu, pembatasan pengisian BBM di sejumlah SPBU membuat para sopir terpaksa membeli solar eceran dengan harga yang bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan harga subsidi.

Sopir dan Pelaku Usaha Merugi Akibat Sulit Mendapat Solar

Dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan sopir bus, tetapi juga pengemudi taksi daring, angkutan umum, hingga pelaku usaha.

Di Medan, pengemudi ojek dan taksi online mengaku harus mematikan aplikasi selama berjam-jam karena mengantre di SPBU. Akibatnya, mereka kehilangan banyak calon penumpang.

Sementara itu, pedagang pakan ternak di Sumatra Selatan harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar karena jadwal distribusi terganggu. Membeli solar eceran menjadi pilihan terakhir karena selisih biayanya dapat mencapai belasan juta rupiah dalam satu bulan.

Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, bahkan menyebut kondisi tersebut sudah masuk kategori darurat BBM bagi sektor transportasi.

Menurutnya, antrean panjang berpotensi memicu kecelakaan karena pengemudi kehilangan waktu istirahat, sementara jadwal perawatan kendaraan juga ikut terganggu.

Kesenjangan Kuota Disebut Jadi Penyebab Utama

Data BPH Migas bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menunjukkan adanya selisih besar antara kebutuhan dan realisasi kuota solar bersubsidi.

Dari total usulan sekitar 2,81 juta kiloliter, kuota yang disetujui hanya sekitar 630 ribu kiloliter. Ketimpangan tersebut terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Sumatra Selatan.

Pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya, M. Husni Thamrin, menilai kesenjangan inilah yang memicu antrean panjang.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memperbaiki data kebutuhan BBM secara rinci agar pengajuan tambahan kuota kepada pemerintah pusat memiliki dasar yang kuat.

“Kalau mafia benar ada, bongkar. Kalau kuota memang tidak realistis, perjuangkan tambahan dengan data. Kalau distribusi bocor, tutup kebocorannya. Yang tidak boleh adalah semua pihak saling lempar tanggung jawab sementara masyarakat tetap antre dan ekonomi daerah terganggu.”

Dugaan Penyalahgunaan Barcode dan Distribusi Jadi Sorotan

Selain persoalan kuota, distribusi BBM juga menjadi perhatian.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menduga adanya penyalahgunaan barcode MyPertamina dan praktik sindikat yang memanfaatkan BBM subsidi. Pemerintah daerah berencana membentuk Satgas Pengawasan BBM untuk mengawasi distribusi dan mencegah penyimpangan.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menegaskan stok solar bersubsidi sebenarnya masih sesuai dengan kuota yang ditetapkan BPH Migas. Menurut perusahaan, persoalan utama terletak pada pengawasan distribusi agar BBM benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

Hingga Juli 2026, Pertamina mengaku telah memberikan sanksi kepada 130 SPBU dan dua Pertashop yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.

Pengamat Sebut Pola Konsumsi Ikut Berubah

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai penyebab kelangkaan BBM tidak hanya berasal dari distribusi.

Menurutnya, tingginya selisih harga antara Pertamax dan Pertalite membuat banyak masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi sehingga permintaan meningkat drastis.

Ia juga menilai persoalan distribusi seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Jika antrean berlangsung hingga berminggu-minggu, berarti terdapat persoalan yang lebih mendasar pada keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Fahmy mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi agar selisih harga tidak terlalu jauh. Dengan demikian, tekanan terhadap konsumsi Pertalite dan solar bersubsidi dapat berkurang sehingga risiko kelangkaan di berbagai daerah bisa diminimalkan.