Pemerintah Resmi Izinkan Kopdes Kelola Tambang Mineral hingga Industri Sawit

July 13, 2026 By RB

13 Juli 2026 – Pemerintah resmi memperluas ruang gerak koperasi di Indonesia dengan membuka peluang untuk mengelola berbagai sektor ekonomi strategis. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendorong koperasi naik kelas agar tidak lagi hanya berfokus pada usaha simpan pinjam atau perdagangan ritel, tetapi juga mampu berperan dalam industri padat modal seperti pertambangan, energi, dan pengolahan kelapa sawit. Langkah tersebut sekaligus diharapkan memperkuat kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah Buka Akses Koperasi ke Sektor Strategis

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pemerintah kini memberikan ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengembangkan usahanya di berbagai bidang strategis.

Menurut Ferry, koperasi saat ini tidak lagi dibatasi pada sektor usaha konvensional. Pemerintah telah membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola sumur minyak rakyat, sumur minyak tidak aktif atau idle well, hingga tambang mineral.

“Pemerintah memperbolehkan koperasi sekarang untuk masuk ke berbagai sektor, mengelola sumur minyak rakyat atau sumur idle well (sumur tua yang tidak aktif). Koperasi sekarang juga sudah boleh mengelola tambang mineral,” ujar Ferry pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi koperasi agar mampu menjadi pelaku utama dalam berbagai sektor ekonomi yang selama ini didominasi oleh badan usaha besar maupun perusahaan swasta.

Koperasi Siap Kelola Pabrik CPO dan PLTS

Selain membuka akses ke sektor pertambangan, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah proyek strategis yang akan dikelola koperasi dalam waktu dekat.

Salah satunya adalah peresmian pabrik minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Pabrik tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Tak hanya di sektor perkebunan, koperasi juga mulai memasuki bidang energi baru terbarukan. Pemerintah berencana meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 0,5 hingga 1 Megawatt (MW) di Sembulang, Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau.

Menariknya, fasilitas PLTS tersebut akan dikelola sepenuhnya oleh koperasi setempat. Langkah ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya diarahkan masuk ke sektor ekonomi tradisional, tetapi juga didorong untuk mengambil peran dalam industri berbasis teknologi dan energi bersih.

Pemerintah Ingin Koperasi Mampu Bersaing dengan BUMN

Ferry menjelaskan bahwa diversifikasi usaha koperasi ke berbagai sektor strategis bukan dilakukan tanpa alasan. Pemerintah ingin meningkatkan daya saing koperasi sehingga mampu berdiri sejajar dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta.

Dengan akses ke sektor pertambangan, energi, hingga industri pengolahan sawit, koperasi diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi anggotanya sekaligus memperluas lapangan kerja di berbagai daerah.

Transformasi tersebut juga dinilai dapat memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang diamanatkan dalam konstitusi.

Pemerintah Siapkan Undang Undang Perkoperasian yang Baru

Untuk mendukung transformasi tersebut, Kementerian Koperasi tengah mematangkan rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Regulasi ini akan menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dunia usaha saat ini.

Menurut Ferry, kehadiran regulasi baru akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat fondasi koperasi agar mampu berkembang di berbagai sektor industri.

“Di tahun ini akan lahir undang-undang perkoperasian yang baru. Dengan undang-undang yang baru ini, diharapkan menjadi payung hukum yang jauh lebih kuat bagi gerakan koperasi di Indonesia dalam menembus berbagai sektor usaha,” pungkas Ferry.

Melalui pembaruan regulasi tersebut, pemerintah berharap koperasi memiliki landasan hukum yang lebih modern, adaptif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan. Dengan dukungan kebijakan serta proyek-proyek strategis yang mulai dijalankan, koperasi diproyeksikan memainkan peran yang semakin besar dalam pembangunan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.