Strategi Politik Hewan Peliharaan dalam Membangun Citra Publik Pemimpin

July 7, 2026 By RB

7 Juli 2026 – Di era media sosial, komunikasi politik tidak lagi hanya ditentukan oleh pidato, program kerja, atau perdebatan kebijakan. Cara seorang pemimpin menampilkan kehidupan pribadinya kini turut memengaruhi persepsi publik. Salah satu strategi yang semakin sering digunakan adalah menampilkan interaksi dengan hewan peliharaan. Fenomena ini kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pesan mengenai etika penggunaan kecerdasan buatan (AI) sambil mengelus seekor kucing. Momen tersebut memunculkan diskusi bahwa visual yang hangat terkadang mampu menggeser perhatian publik dari substansi kebijakan menuju sisi personal seorang pemimpin.

Apa Itu Puppaganda dalam Komunikasi Politik

Dalam kajian komunikasi politik, strategi menampilkan hewan peliharaan dikenal dengan istilah Puppaganda, yaitu penggunaan hewan sebagai bagian dari pencitraan politik untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Konsep ini merupakan bagian dari teori personalisasi politik, ketika fokus komunikasi bergeser dari ideologi, partai, dan kebijakan menuju karakter pribadi seorang tokoh politik.

Fenomena tersebut juga berkaitan dengan teori dramaturgi Erving Goffman yang membedakan kehidupan publik sebagai frontstage dan kehidupan pribadi sebagai backstage. Melalui media sosial, politisi sengaja membuka sisi domestiknya, mulai dari keluarga, hobi, hingga hewan peliharaan, agar terlihat lebih hangat, manusiawi, dan mudah didekati masyarakat.

Sejumlah penelitian yang dirangkum dalam dokumen menunjukkan bahwa pemilik hewan peliharaan cenderung dipersepsikan sebagai sosok yang lebih ramah, penyayang, dan dapat dipercaya. Persepsi inilah yang kemudian dimanfaatkan dalam strategi komunikasi politik modern.

Mengapa Strategi Ini Efektif di Era Media Sosial

Keberhasilan Puppaganda tidak hanya dipengaruhi oleh psikologi manusia, tetapi juga oleh cara kerja algoritma media sosial.

Konten yang menampilkan hewan lucu umumnya memperoleh tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan konten yang hanya berisi penjelasan kebijakan. Akibatnya, unggahan yang menggabungkan pesan politik dengan visual hewan peliharaan lebih mudah viral karena memancing respons emosional berupa rasa senang, kagum, atau gemas.

Namun, kondisi tersebut juga memunculkan kritik. Beberapa akademisi menyebut praktik ini berpotensi menyebabkan depolitisasi, yakni ketika perhatian masyarakat lebih banyak tersita pada citra personal dibandingkan pembahasan mengenai kebijakan publik yang sebenarnya lebih penting.

Analisis Video Gibran Bersama Kucing

Video Gibran Rakabuming Raka yang membahas etika AI sambil memangku seekor kucing dinilai sebagai contoh penerapan personalisasi politik yang cukup jelas.

Di satu sisi, pesan mengenai bahaya penyalahgunaan AI menjadi lebih ringan dan mudah diterima karena dibungkus dengan visual yang santai. Di sisi lain, perhatian publik justru banyak tertuju pada kucing yang dipangku dibandingkan isi pidato mengenai etika AI, penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, hingga pentingnya memanfaatkan AI sebagai alat belajar.
Dokumen tersebut juga menilai bahwa penggunaan hewan bukanlah sesuatu yang baru dalam citra publik Gibran. Saat masih menjabat Wali Kota Solo, ia beberapa kali menampilkan hewan peliharaannya di ruang publik, termasuk kucing Jilo dan kura-kura Sulcata yang kemudian dihibahkan ke Solo Safari Zoo. Pola ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pendekatan komunikasi personal yang dibangun selama beberapa tahun terakhir.

Politisi Indonesia yang Memanfaatkan Hewan Peliharaan

Fenomena serupa juga dapat ditemukan pada sejumlah tokoh politik Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto dikenal dengan kucing peliharaannya, Bobby Kertanegara. Kehadiran Bobby dinilai berhasil melembutkan citra Prabowo yang sebelumnya identik dengan figur militer yang tegas. Bahkan, Bobby memiliki akun media sosial sendiri dan kerap muncul dalam berbagai aktivitas kenegaraan maupun diplomasi.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo lebih sering menampilkan kedekatannya dengan kodok, kambing, dan hewan lain yang identik dengan kehidupan pedesaan. Pilihan tersebut dianggap memperkuat citra Jokowi sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat kecil atau “wong cilik”.

Adapun Anies Baswedan beberapa kali memperlihatkan interaksinya dengan kucing peliharaan Aslan maupun kucing liar di Balai Kota Jakarta. Strategi ini dipandang memperkuat citra kepemimpinan yang mengedepankan empati dan kepedulian terhadap kelompok yang rentan.

Strategi yang Digunakan Pemimpin Dunia

Penggunaan hewan peliharaan dalam politik juga banyak ditemukan di berbagai negara.

Di Amerika Serikat, Richard Nixon pernah menyelamatkan karier politiknya melalui pidato terkenal yang melibatkan anjing peliharaannya, Checkers. Presiden Bill Clinton, Barack Obama, hingga Joe Biden juga menjadikan hewan peliharaan sebagai bagian dari komunikasi publik untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin justru menggunakan anjing Labrador bernama Konni dalam konteks diplomasi. Kehadiran anjing itu saat bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel kemudian dipandang sebagai bentuk demonstrasi kekuatan psikologis karena Merkel diketahui memiliki fobia terhadap anjing.

Sementara di Inggris, Larry the Cat bahkan menjadi maskot resmi Downing Street yang terus dipertahankan meski beberapa kali terjadi pergantian perdana menteri. Keberadaan Larry dinilai membantu menghadirkan narasi yang lebih ringan di tengah dinamika politik nasional.

Puppaganda Sebagai Pendekatan Emosional

Fenomena Puppaganda menunjukkan bahwa komunikasi politik modern semakin mengandalkan pendekatan emosional dibandingkan penyampaian kebijakan secara formal. Kehadiran hewan peliharaan mampu meningkatkan kedekatan, memperkuat citra personal, serta memperluas jangkauan pesan melalui algoritma media sosial.

Meski demikian, strategi ini juga memiliki konsekuensi. Ketika perhatian publik lebih banyak tertuju pada sisi personal seorang pemimpin daripada substansi kebijakan yang disampaikan, kualitas diskusi publik berpotensi menurun. Karena itu, masyarakat tetap perlu membedakan antara pencitraan yang efektif dengan evaluasi terhadap isi kebijakan agar proses demokrasi tidak hanya didominasi oleh daya tarik visual, tetapi juga oleh kualitas gagasan yang ditawarkan para pemimpin.