Deretan Kasus Pengadaan Pemerintah yang Terbengkalai, dari Motor Listrik BGN hingga Bus Transjakarta
June 21, 2026 By RB
21 Juni 2026 – Pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, berbagai proyek pengadaan justru berakhir mangkrak, terbengkalai, bahkan menjadi simbol kegagalan tata kelola anggaran negara. Mulai dari ribuan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN), proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), hingga ratusan bus Transjakarta berkarat, semuanya menunjukkan pola masalah yang hampir serupa yakni perencanaan yang buruk, dugaan korupsi, serta lemahnya pengawasan.
Kasus Motor Listrik BGN yang Mangkrak di Sentul
Kasus terbaru yang menjadi sorotan publik adalah proyek pengadaan motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional. Proyek ini memiliki nilai fantastis mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan pengadaan sekitar 21.801 unit motor listrik Emmo JVX GT.
Motor-motor tersebut dirancang untuk membantu distribusi makanan bergizi dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke berbagai daerah. Namun, proyek yang semula digadang-gadang menjadi penunjang program strategis nasional itu justru berakhir kontroversial.
Dugaan Markup dan Manipulasi Administrasi
Penyidikan Kejaksaan Agung menemukan indikasi penggelembungan harga dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Selain itu, vendor penyedia disebut telah menerima pembayaran penuh melalui dokumen administrasi yang menyatakan pekerjaan selesai. Padahal secara fisik, ribuan motor listrik masih berada di gudang kawasan Sentul, Bogor, dalam kondisi belum sepenuhnya dirakit dan belum pernah digunakan.
Pemandangan ribuan motor yang tertutup terpal dan berdebu menjadi simbol nyata bagaimana proyek bernilai besar dapat kehilangan manfaatnya bahkan sebelum beroperasi.
MPLIK Menjadi Rongsokan Setelah Menelan Anggaran Triliunan Rupiah
Jauh sebelum kasus BGN muncul, Indonesia pernah dihebohkan oleh proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan atau MPLIK yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Program ini bertujuan menyediakan akses internet bagi wilayah terpencil melalui kendaraan bergerak yang dilengkapi perangkat internet. Secara konsep, program tersebut dinilai sangat baik karena ingin memperluas akses digital hingga ke daerah tertinggal.
Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda.
Gagal Beroperasi dan Berujung Terlantar
Banyak kendaraan MPLIK tidak mampu berfungsi optimal akibat keterbatasan jaringan dan masalah teknis. Minimnya pengawasan juga membuat sejumlah kendaraan dialihfungsikan untuk keperluan lain yang tidak berkaitan dengan layanan internet.
Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta ke proses hukum. Setelah proyek dihentikan, ratusan kendaraan MPLIK dibiarkan terbengkalai di berbagai daerah dalam kondisi rusak, berkarat, dan tidak lagi memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
Alih-alih menjadi solusi pemerataan akses internet, MPLIK justru menjadi salah satu contoh paling terkenal mengenai kegagalan pengadaan publik di Indonesia.
Bus Transjakarta Berkarat Menjadi Kuburan Kendaraan
Kasus lain yang tak kalah mencolok terjadi dalam pengadaan armada bus Transjakarta pada periode 2012 hingga 2013.
Program ini awalnya dirancang untuk meningkatkan layanan transportasi publik di Jakarta. Namun proses pengadaan kemudian terindikasi bermasalah karena adanya dugaan manipulasi spesifikasi teknis serta penggelembungan harga.
Akibatnya, banyak bus yang diterima tidak memenuhi standar operasional.
Ratusan Bus Mangkrak Bertahun-Tahun
Sebagian armada yang didatangkan dari luar negeri ditemukan dalam kondisi tidak layak pakai. Mesin bermasalah, komponen rusak, hingga bodi yang mulai berkarat membuat kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan secara optimal.
Seiring berjalannya waktu, ratusan bus akhirnya ditempatkan di sejumlah lokasi seperti Dramaga, Bogor, dan Ciputat, Tangerang Selatan. Kondisinya semakin memprihatinkan dengan kaca pecah, ban kempis, serta bagian kendaraan yang dipenuhi karat.
Pemandangan tersebut sempat menjadi sorotan publik karena menggambarkan bagaimana aset bernilai ratusan miliar rupiah berakhir tanpa manfaat bagi masyarakat.
Pola Masalah yang Selalu Berulang
Jika dibandingkan, ketiga kasus tersebut memiliki kesamaan yang mencolok. Hampir seluruh proyek bermasalah diawali oleh perencanaan yang tidak matang, dugaan kolusi antara pejabat dan penyedia barang, serta lemahnya pengawasan selama pelaksanaan proyek.
Dokumen administrasi sering kali menunjukkan pekerjaan telah selesai, tetapi kondisi fisik di lapangan justru berbeda. Akibatnya, negara sudah mengeluarkan anggaran besar sementara masyarakat tidak memperoleh manfaat yang seharusnya diterima.
Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, proyek mangkrak juga menciptakan biaya tambahan berupa penyimpanan, pemeliharaan, hingga penanganan aset yang sudah telanjur rusak.
Reformasi Pengadaan Menjadi Kunci Pencegahan
Berbagai kasus pengadaan terbengkalai menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pengadaan saja tidak cukup untuk mencegah korupsi dan penyimpangan.
Diperlukan pengawasan fisik yang lebih ketat, audit independen sebelum pembayaran dilakukan, serta evaluasi kebutuhan yang benar-benar sesuai kondisi lapangan. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme daftar hitam bagi vendor bermasalah agar tidak kembali memenangkan proyek negara.
Tanpa reformasi yang menyeluruh, kasus serupa berpotensi terus berulang. Akibatnya, aset negara hanya akan berubah menjadi tumpukan barang mangkrak yang menghabiskan uang rakyat tanpa memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik.