BEM UI Gelar Demonstrasi Pada 12 Juni 2026 Besok, Tolak Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

June 11, 2026 By RB

11 Juni 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026. Aksi ini menjadi bentuk protes mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

BEM UI Soroti Program Prioritas Pemerintah

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut merupakan hasil konsolidasi internal mahasiswa yang dilakukan pada 10 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia.

Salah satu tuntutan utama yang akan disuarakan adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

“Hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Yatalathof dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut BEM UI, program-program tersebut dinilai belum menjawab persoalan mendasar yang tengah dihadapi masyarakat. Mahasiswa menilai pemerintah perlu lebih fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan banyak kelompok masyarakat.

Tuntutan Mahasiswa Terhadap Pemerintah

Selain meminta penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, BEM UI juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain yang ditujukan kepada pemerintah.

Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok, serta menekan harga bahan bakar minyak (BBM) agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Tak hanya itu, isu demokrasi dan ruang sipil juga menjadi perhatian dalam aksi yang akan digelar. BEM UI menilai terdapat kecenderungan meningkatnya praktik militerisme dalam kehidupan sipil yang berpotensi mengurangi ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Prabowo juga berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah,” kata Yatalathof.

Menurut mahasiswa, pemerintah perlu lebih terbuka dalam menerima kritik serta masukan dari masyarakat. Mereka menilai sikap defensif terhadap kritik justru dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.

Kritik Terhadap Kondisi Ekonomi Indonesia

Dalam pernyataannya, BEM UI menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Mahasiswa menilai Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara merata.

Menurut mereka, sejumlah kebijakan pemerintah saat ini justru memperburuk kondisi ekonomi. BEM UI juga menyinggung persoalan kebijakan fiskal dan independensi lembaga ekonomi yang dianggap mengalami tekanan.

“Kebijakan fiskal bocor, independensi BI direnggut. Tak lupa komunikasi dari pemerintah kepada publik justru jauh dari kata layak,” ujar Yatalathof.

Mahasiswa menilai lemahnya komunikasi pemerintah turut memengaruhi kepercayaan publik terhadap berbagai program dan kebijakan yang dijalankan. Transparansi dan keterbukaan informasi dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi kebijakan publik.

Mahasiswa Nilai Kritik Publik Kerap Dikesampingkan

Selain persoalan ekonomi, BEM UI juga menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia. Mereka menilai pemerintah kurang responsif terhadap berbagai kritik yang disampaikan masyarakat.

Menurut Yatalathof, pemerintah cenderung meremehkan suara kritis yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan, ia menilai terdapat kecenderungan penggunaan instrumen negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyuarakan kritik.

“Pemerintah mendegradasi perjuangan serta kritik yang digaungkan oleh rakyat. Aparat negara juga digunakan sebagai alat untuk membungkam mereka yang bersuara,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar bagi mahasiswa untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi secara langsung melalui aksi demonstrasi.

Hasil Konsolidasi Mahasiswa Se UI

Aksi yang akan berlangsung pada 12 Juni 2026 bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak. Sebelumnya, BEM UI telah menggelar focus group discussion (FGD) bersama berbagai elemen mahasiswa di lingkungan Universitas Indonesia serta melakukan konsolidasi nasional pada 8 Juni 2026.

Dalam forum tersebut, mahasiswa membahas berbagai isu yang berkembang di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kondisi demokrasi nasional.

Hasil diskusi kemudian dirumuskan menjadi sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi demonstrasi. Mahasiswa berharap pemerintah dapat mendengar dan menindaklanjuti aspirasi yang mereka sampaikan.

Respons Pemerintah Terhadap Kritik Mahasiswa

Menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan kelompok mahasiswa, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah menghargai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan, termasuk terkait desakan agar pemerintah memperkuat nilai tukar rupiah dan memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

Namun, Prasetyo mengingatkan bahwa persoalan ekonomi merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Tentu dipengaruhi oleh banyak faktor,” kata Prasetyo Hadi saat berada di kompleks DPR pada 8 Juni 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengakui adanya tantangan ekonomi yang sedang dihadapi. Meski demikian, perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah terkait solusi yang harus diambil masih menjadi perdebatan yang terus berkembang.

Demonstrasi Jadi Saluran Aspirasi Publik

Aksi demonstrasi yang akan digelar BEM UI mencerminkan dinamika demokrasi yang masih hidup di Indonesia. Melalui aksi tersebut, mahasiswa berupaya menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa berbagai persoalan ekonomi dan sosial memerlukan penanganan yang tidak sederhana. Perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan publik dapat berjalan secara efektif serta mendapat dukungan yang lebih luas.