Pemda Lain Enggan Patungan Subsidi, Transjabodetabek Tarif Berpotensi Naik pada 2026

June 10, 2026 By RB

10 Juni 2026 – Wacana pembiayaan subsidi Transjabodetabek kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif layanan pada 2026. Rencana tersebut muncul di tengah besarnya beban subsidi yang selama ini ditanggung Jakarta. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota masih belum menunjukkan komitmen untuk ikut menanggung subsidi layanan transportasi tersebut.

Dedi Mulyadi Nilai Subsidi Transjabodetabek Bukan Prioritas Utama Jawa Barat

Pada Juni 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan belum bersedia mengalokasikan anggaran untuk membantu subsidi Transjabodetabek. Menurutnya, kebijakan tersebut harus terlebih dahulu dilihat dari sisi urgensi dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

Dedi menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan program-program yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat sebelum mengalokasikan dana untuk sektor lain.

“Kalau transportasi publik dilihat urgensinya kan gitu urgensinya. Kalau memang itu juga harus dilakukan kerja sama dengan Pemprov dan Pemprov berikan subsidi, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar kita tidak ada masalah,” ujarnya saat acara di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.

Ia menilai kebutuhan masyarakat Jawa Barat masih sangat beragam dan sebagian besar berkaitan dengan pembangunan daerah, terutama di kawasan pedesaan.

“Kalau bukan urgensinya kita akan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendasar. Saya berikan contoh misalnya begini, hari ini kalau di Jakarta kita bicara Transjakarta, tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa,” kata Dedi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Jawa Barat memiliki sudut pandang berbeda dalam menentukan prioritas anggaran dibandingkan DKI Jakarta yang berfokus pada mobilitas jutaan komuter setiap harinya.

Beban Subsidi Membengkak DKI Jakarta Siapkan Penyesuaian Tarif

Setahun berselang, pada Juni 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa tarif Transjabodetabek akan segera disesuaikan. Langkah ini diambil karena beban subsidi yang harus ditanggung Pemprov DKI Jakarta terus meningkat.

Menurut Pramono, Jakarta tidak hanya membiayai operasional layanan transportasi tersebut, tetapi juga menanggung biaya pemeliharaan sejumlah halte yang berada di luar wilayah administrasi DKI Jakarta.

“Untuk penyesuaian tarif Transjabodetabek, terus terang segera kami putuskan,” kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat biaya subsidi semakin besar dari tahun ke tahun.

“Memang sekarang ini, kenapa subsidinya juga menjadi besar? Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa ada akan ada penyesuaian,” ujarnya.

Tarif Murah Dinilai Sudah Tidak Relevan

Pramono juga mencontohkan tarif layanan Transjabodetabek rute SH12 Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih dipatok Rp3.500. Menurutnya, tarif tersebut sudah tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan.

“Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian,” kata Pramono.

Meski demikian, ia memastikan bahwa subsidi tidak akan dicabut sepenuhnya. Pemerintah hanya akan mengurangi porsi subsidi sehingga tarif yang dibayar penumpang mengalami penyesuaian secara bertahap.

Penyesuaian Tarif Tetap Pertimbangkan Kemampuan Masyarakat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif akan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar atau ability to pay dan willingness to pay.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap memilih transportasi umum dibandingkan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Menurut Pramono, peningkatan penggunaan transportasi publik menjadi salah satu kunci mengurangi kemacetan di Jakarta dan kawasan sekitarnya.

“Karena Jakarta ini akan menjadi aman, nyaman kalau kemudian kurang lebih 3,5 sampai 4 juta orang di pagi hari datang ke Jakarta dan di sore hari, malam hari, kembali ke kediamannya masing-masing, yang itulah tetap mereka akan menggunakan transportasi umum,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa layanan transportasi umum akan terus ditambah guna mendorong perubahan perilaku masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan angkutan massal.

Perdebatan Subsidi Transportasi Antar Daerah Kembali Mengemuka

Perbedaan pandangan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta menunjukkan tantangan dalam pengelolaan transportasi lintas wilayah Jabodetabek. Di satu sisi, Jakarta menanggung beban subsidi yang besar demi menjaga mobilitas jutaan komuter setiap hari. Di sisi lain, Jawa Barat menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan sebelum mengalokasikan anggaran untuk subsidi transportasi.

Perdebatan mengenai pembagian tanggung jawab pendanaan Transjabodetabek diperkirakan akan terus berlanjut, terutama ketika penyesuaian tarif mulai diterapkan dan kebutuhan transportasi publik regional semakin meningkat.