Ketika Film dan Politik Benar-Benar Tak Terpisahkan

May 28, 2026 By RB

28 Mei 2026 – Film sering dianggap sebagai media hiburan semata. Namun, di balik setiap cerita, karakter, dan konflik yang ditampilkan di layar, terdapat nilai, ideologi, hingga kepentingan politik yang ikut membentuk narasi tersebut. Pandangan ini kembali mengemuka setelah sutradara Korea Selatan Park Chan-wook menegaskan bahwa politik dan film tidak bisa dipisahkan. Pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa sinema selalu menjadi cerminan kondisi sosial dan politik tempat ia lahir.

Mengapa Film Selalu Mengandung Unsur Politik

Menurut Park Chan-wook, keberadaan pesan politik dalam sebuah karya tidak seharusnya dianggap sebagai musuh seni. Justru, film yang baik mampu menggabungkan kekuatan estetika dan gagasan sosial secara seimbang. Ia menilai bahwa pesan politik yang kuat sekalipun dapat berubah menjadi propaganda jika tidak didukung kualitas artistik yang memadai.

Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai teori sinema modern. Filsuf Slavoj Žižek, misalnya, berpendapat bahwa ideologi tidak selalu hadir secara terang-terangan. Dalam banyak film populer, ideologi sering bekerja secara halus melalui asumsi, nilai, dan norma yang dianggap wajar oleh masyarakat. Akibatnya, bahkan film komersial yang terlihat netral pun tetap membawa sudut pandang politik tertentu.

Selain itu, konsep hegemoni budaya dari Antonio Gramsci menjelaskan bagaimana kelompok yang berkuasa mempertahankan pengaruhnya melalui budaya populer. Film menjadi salah satu medium paling efektif untuk menyebarkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat luas.

Sinema Sebagai Alat Perlawanan Politik

Hubungan antara film dan politik tidak hanya terlihat dalam film propaganda atau karya bertema pemerintahan. Sejarah mencatat lahirnya gerakan Third Cinema atau Sinema Ketiga di Amerika Latin pada akhir 1960-an yang secara terbuka menggunakan kamera sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme dan ketidakadilan sosial.

Melalui manifesto “Towards a Third Cinema”, Fernando Solanas dan Octavio Getino membedakan sinema menjadi tiga kategori.

Sinema Pertama

Sinema Pertama merujuk pada model Hollywood yang berorientasi pada pasar. Film diposisikan sebagai komoditas hiburan yang mendorong penonton menjadi konsumen pasif.

Sinema Kedua

Sinema Kedua identik dengan film auteur atau art house yang menawarkan kebebasan berekspresi. Namun, model ini tetap dianggap bergantung pada sistem industri yang sama sehingga kritik sosial yang disampaikan sering kali mudah diserap kembali oleh pasar.

Sinema Ketiga

Sinema Ketiga hadir sebagai bentuk perlawanan. Film tidak lagi dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai alat perjuangan politik dan pembebasan sosial. Penonton diajak menjadi bagian aktif dari perubahan, bukan sekadar pengamat.

Jejak Politik dalam Sejarah Perfilman Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang yang menunjukkan eratnya hubungan antara film dan kekuasaan politik. Pada era Orde Baru, film digunakan sebagai instrumen pembentukan narasi resmi negara.

Salah satu contoh paling terkenal adalah film Pengkhianatan G30S/PKI yang dirilis pada 1984. Film tersebut diputar secara rutin setiap tahun dan menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ingatan kolektif masyarakat mengenai peristiwa 1965. Melalui pendekatan visual dan narasi yang kuat, film ini berhasil membentuk persepsi publik selama beberapa dekade.

Era Reformasi dan Munculnya Kritik Melalui Film

Setelah Reformasi 1998, ruang berekspresi bagi sineas Indonesia semakin terbuka. Berbagai film mulai menghadirkan perspektif yang berbeda terhadap sejarah dan realitas sosial-politik Indonesia.

Jagal dan Senyap

Film dokumenter Jagal dan Senyap karya Joshua Oppenheimer menjadi contoh penting bagaimana sinema digunakan untuk membongkar narasi resmi mengenai tragedi 1965. Kedua film tersebut mengangkat pengalaman korban dan pelaku dalam sudut pandang yang jarang muncul di ruang publik.

Istirahatlah Kata-Kata

Film karya Yosep Anggi Noen ini mengisahkan masa pelarian aktivis dan penyair Wiji Thukul. Alih-alih menampilkan sosok pahlawan yang heroik, film ini memperlihatkan sisi manusiawi seorang aktivis yang hidup dalam ketakutan di bawah tekanan rezim.

Autobiography

Film thriller politik karya Makbul Mubarak mengeksplorasi hubungan antara sipil dan militer di Indonesia pasca-Reformasi. Melalui kisah hubungan antara seorang mantan jenderal dan ajudan mudanya, film ini menunjukkan bagaimana warisan kekuasaan Orde Baru masih membekas dalam kehidupan sosial dan politik kontemporer.

Kekuatan Sinema dalam Membentuk Kesadaran Publik

Film memiliki kemampuan unik untuk memengaruhi cara masyarakat memahami dunia. Tidak hanya merekam realitas, sinema juga dapat membentuk opini, mempertahankan status quo, atau bahkan mendorong perubahan sosial.

Karena itu, gagasan bahwa film dapat sepenuhnya bebas dari politik sesungguhnya sulit dipertahankan. Setiap karya lahir dari konteks sosial tertentu dan membawa nilai yang mencerminkan zamannya.

Pada akhirnya, seperti yang ditegaskan Park Chan-wook, tantangan terbesar bagi para sineas bukanlah menghindari politik, melainkan menghadirkan gagasan politik melalui karya yang memiliki kualitas artistik tinggi. Ketika estetika dan keberanian ideologis berjalan beriringan, film tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana refleksi dan perubahan sosial yang nyata.