Reformasi Harus Dimulai dari Menteri Keuangan dan Aparat Hukum, Jika Tidak UU Perampasan Aset Bisa Jadi Alat Pemerasan

September 12, 2025 By RB

12 September 2025 – Pakar manajemen dan akademisi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, menegaskan pentingnya peran Menteri Keuangan dalam menjaga disiplin fiskal dan moral ekonomi negara. Ia menilai, uang merupakan akar dari perilaku manusia yang berdampak luas, sehingga pengelolaannya harus dijalankan dengan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas.

Menteri Keuangan Diminta Berani Katakan Tidak

Rhenald mengingatkan bahwa Menteri Keuangan harus berani menolak kebijakan yang tidak sehat bagi ekonomi negara, sebagaimana pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, keberanian untuk berkata “tidak” sangat penting agar keuangan negara tidak terus menerus ditopang dengan cara-cara instan yang justru berisiko.

“Kalau saya sih melihatnya Menteri Keuangan yang harus mereform terlebih dahulu di sana, karena uang itu akar dari perilaku manusia kemana-mana begitu. Menteri Keuangan harus, nih adik saya ini ya harus punya leadership yang lebih kuat hari ini, kalau dulu dia bisa mengatakan tidak ketika zaman SBY sehingga dia melepaskan jabatan. Hari ini dia harus berani mengatakan ini salah, dia harus tampil dengan leadership ya jangan kita masih bisa, masih ada ruang kita sekian, masih bisa kita cari dari sini. Kita masih bisa patungan dengan Bank Indonesia ketika kemarin menerbitkan SBN begitu kan. Yang beli kan Bank Indonesia kemarin, seperti masih ada ruang masih ada, you have to say no.”

Pentingnya Disiplin Ekonomi

Sebagai ekonom, Rhenald menekankan perlunya disiplin ekonomi yang konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin peka membaca ketidakadilan, sehingga Menteri Keuangan tidak bisa hanya berfokus pada solusi teknis jangka pendek, melainkan harus membangun sistem yang adil.

“Gunakan disiplin ekonomi, sebagai ekonom kan punya disiplin ekonomi, lihat itu aturan ekonominya dari dulu ekonomi itu selalu melihat kepentingan masyarakat yang luas, tapi hari ini ketidakadilan itu dibaca oleh masyarakat.”

Peran DPR dan Risiko Peraturan Baru

Rhenald juga menyinggung peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menurutnya semakin mudah didikte. Ia mengingatkan bahwa langkah legislasi seperti Perpu untuk undang-undang perampasan aset harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menjadi alat pemerasan baru.

“Hari ini harus bersama dengan DPR. DPR mudah didikte hari ini bahkan DPR-nya pun sekarang mulai bicara tentang Perpu untuk undang-undang perampasan aset dan aja kita jangan emosional juga, karena ini kalau aparatnya tidak mempunyai values yang benar ini justru menjadi alat pemerasan baru.”

Reformasi Harus Dimulai dari Atas

Bagi Rhenald, inti dari perbaikan ekonomi dan demokrasi adalah kepemimpinan yang berani menegakkan nilai dan aturan. Jika aparatur negara tidak memiliki nilai moral yang benar, regulasi apa pun hanya akan menjadi instrumen baru bagi elite untuk memperkaya diri.

“Jadi terjadi perpindahan nanti, kekayaan itu mereka yang dapat peraturan. Jadi kita harus ingatkan, ini harus benar dulu juga di sini, kalau di sini enggak benar, ya ilang juga.”