Wakil Ketua DPR: Tunjangan Ngekos Anggota DPR Rp50 Juta Perbulan, Itupun Masih Nombok
August 21, 2025 By pj
21 Agustus 2025 – Tunjangan rumah anggota DPR periode 2024–2029 menjadi sorotan publik setelah diputuskan sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini menimbulkan perdebatan, namun pimpinan DPR menegaskan bahwa angka tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan akomodasi di sekitar kawasan Senayan, Jakarta Selatan.
Alasan Penetapan Tunjangan Rumah
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyebut angka Rp50 juta per bulan masih wajar jika dibandingkan dengan biaya sewa rumah di sekitar kawasan Senayan. Ia menjelaskan bahwa harga sewa kontrakan rumah di area tersebut berkisar Rp40 hingga Rp50 juta per bulan.
“Kontrak rumah kalau daerah sini sekitar Rp40 sampai Rp50 jutaan juga. Mereka kontrak rumah kan harus ada parkirnya untuk mobilnya, garasi. Ya sekitar itulah Rp40-50 juta, saya rasa make sense lah kalau Rp50 juta per bulan,” ujar Adies.
Menurut Adies, anggota DPR tidak nyaman bila harus tinggal di kos dengan biaya Rp3 juta per bulan karena ukuran tempat yang terbatas dan tidak mendukung aktivitas kerja.
Rumah Jabatan di Kalibata Sudah Tidak Layak
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa tunjangan ini diberikan lantaran rumah jabatan anggota DPR di Kalibata sudah tidak layak huni.
“Kondisi umum fisik rumah jabatan terutama di Kalibata dapat dikatakan sudah tidak layak dan tidak ekonomis untuk dipertahankan,” kata Indra.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah memutuskan memberikan fasilitas tunjangan rumah sebagai pengganti rumah jabatan yang sebelumnya digunakan oleh anggota DPR.
Pilihan Hunian bagi Anggota DPR
Dengan tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan, anggota DPR memiliki opsi untuk menyewa rumah tapak di kawasan elite Jakarta seperti Senayan, Permata Hijau, atau Kebayoran Baru. Rumah di kawasan tersebut umumnya memiliki luas 400–500 meter persegi, terdiri dari beberapa kamar tidur, garasi besar, dan fasilitas tambahan seperti kolam renang.
Associate Director PT Leads Property, Martin Hutapea, menyebut beberapa wilayah lain juga bisa dijadikan pilihan. “Kalau di Jakarta Barat itu daerah-daerah Meruya, Citra Garden, Taman Palem, Puri Indah, dan Kembangan itu bisa. Kemudian kalau di Jakarta Pusat itu di Menteng ada, tapi kalau pusat itu mahal-mahal ya,” jelas Martin.
Selain rumah tapak, apartemen eksklusif di kawasan CBD Jakarta juga menjadi alternatif. Meski luasnya lebih kecil, apartemen menawarkan fasilitas lengkap seperti kolam renang, pusat kebugaran, hingga akses mudah ke pusat kota.
Tunjangan Lain di Luar Gaji Pokok
Adies menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan dalam 15 tahun terakhir. Gaji pokok masih berkisar Rp6,5 juta hingga Rp7 juta per bulan. Namun, terdapat beberapa tunjangan yang mengalami penyesuaian.
“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp 6 juta setengah, hampir Rp 7 juta,” kata Adies.
Ia menambahkan bahwa tunjangan beras naik menjadi Rp12 juta dari Rp10 juta, sedangkan tunjangan transportasi meningkat menjadi Rp7 juta dari sebelumnya Rp4–5 juta. Dengan komponen tunjangan tersebut, total pendapatan anggota DPR per bulan bisa mencapai Rp70 juta.
Pemberian tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR menimbulkan perdebatan publik, namun pihak DPR menilai angka tersebut masih wajar mengingat biaya sewa hunian di kawasan strategis Jakarta. Selain itu, kebijakan ini diambil karena rumah jabatan di Kalibata sudah tidak layak huni. Dengan adanya tunjangan tersebut, anggota DPR diharapkan dapat memilih tempat tinggal yang sesuai untuk mendukung tugas-tugas kenegaraan mereka.